PAULUS PORA PUTRA FAJAR Pengarang SUKARDAN ALOYSIUS Dosen Pembimbing 1 HUSNI KUSUMA DINATA Dosen Pembimbing 2 Sukardan Aloysius Penguji 1 Husni Kusuma Dinata Penguji 2 Petornius Damat Ketua Penguji

Putusan Mahkamah Konstitus Nomor 35/PUU-X/2012 memuat dua isu konstitusional, yakni: Pertama, mengenai hutan adat, dan kedua, mengenai pengakuan bersyarat terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Putusan tersebut mengabulkan permohonan berhubungan dengan hutan adat, namun menolak permohonan untuk menghapuskan syarat-syarat pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni: (1) Bagaimanakah implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap pengaturan hutan adat?, (2) Bagaimanakah dampak Putusan Mahkamah Konstitus Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap hak masyarakat hukum adat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka. Jenis pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan kontekstual, pendekatan historis, pendekatan perbandingan, dan pendekatan analitis. Menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menimbulkan beberapa implikasi terhadap pengaturan kehutanan yakni: (a) pembuatan peraturan pelaksana yang mengatur tentang hutan adat, (b) menimbulkan benturan antar sektor, (c) melahirkan kembali dualisme hukum. (2) Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap masyarakat hukum adat yakni: (a) Dampak positif, masyarakat hukum adat diakui sebagai pemilik dari hutan adat. (b) Dampak negatif, kondisionalitas pengakuan akan keberadaan masyarakat hukum adat semakin diperkuat. Kata Kunci : Hak Ulayat, Masyarakat Hukum Adat, Hutan Adat.