SETYA ANDHINI ARIWATI Pengarang ELISABETH NIRMALA SARI TUKAN Dosen Pembimbing 2 GERALD ALDYTIA BUNGA Dosen Pembimbing 1 Dhey Wego Tadeus Ketua Penguji Gerald Aldytia Bunga Penguji 1 Elisabeth N.S.B. Tukan Penguji 2

Kekerasan seksual telah meluas dalam konflik bersenjata dan seringkali menjadi konsekuensi perang yang tak dapat terhindarkan. Salah satu konflik yang terjadi akhir-akhir ini adalah konflik antara Rusia dan Ukraina. Rusia melakukan penyerangan kepada Ukraina yang mana dalam penyerangan tersebut ditemukan bahwa tentara Rusia melakukan kekerasan seksual terhadap warga sipil. Hal ini tentu saja telah melanggar ketentuan dalam Hukum Humaniter Internasional khususnya pada Konvensi Jenewa IV tentang perlindungan terhadap warga sipil pada masa perang. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimanakah pengaturan perlindungan terhadap warga sipil dari kekerasan seksual menurut Konvensi Jenewa IV dan kedua protokolnya?; (2) bagaimanakah penegakan hukum terhadap tentara Rusia yang melakukan kekerasan seksual terhadap warga sipil pada saat terjadi konflik Rusia dan Ukraina. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji buku-buku tentang aturan dan hukum yang dilakukan di perpustakaan. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) tindakan penyerangan yang dilakukan oleh tentara Rusia terhadap warga sipil dalam konflik Rusia dan Ukraina tersebut telah melanggar pasal-pasal dalam Konvensi Jenewa IV dan kedua protokolnya seperti Pasal 27-34 Konvensi Jenewa IV 1949; Pasal 51 Protokol Tambahan I 1977; Pasal 13-18 Protokol Tambahan II 1977, sedangkan berbagai tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh tentara Rusia terhadap warga sipil dalam konflik Rusia dan Ukraina telah melanggar Pasal 27 alinea kedua Konvensi Jenewa IV 1949; Pasal 75 ayat (2) point a dan ayat (5) Protokol Tambahan I 1977; Pasal 4 huruf e dan Pasal 5 Protokol Tambahan II 1977. (2) setelah melakukan berbagai eliminasi terhadap berbagai jenis upaya pengadilan yang ada, maka penegakan hukum terhadap tentara Rusia yang melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap warga sipil yang paling memungkinkan dapat ditempuh melalui Pengadilan Campuran. Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Perlindungan Warga Sipil, Konflik Rusia dan Ukraina, Hukum Humaniter Internasional