Mikael Fransiskus Sidu Pengarang YOHANES G TUBA HELAN Dosen Pembimbing 1 Detji K. E. R. Nuban Dosen Pembimbing 2 Yohanes G Tuba Helan Ketua Penguji Saryono Yohanes Penguji 1 Dhesy Arisandielis Kase Penguji 2

Penelitian ini akan menjawab masalah terkait bagaimana legalitas pengangkatan staf khusus kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan apa konsekuensi Pengangkatan staf khusus kepala daerah dalam penyelengaraan pemerintah daerah. Fokus penelitian ini dititikberatkan pada persoalan legalitas pengangkatan staf khusus yang di angkat berdasarkan peraturan kepala daerah dan surat putusan kepala daerah. Oleh karenanya penulisan ini merupakan penulisan normatif yang bersifat deskriptif analitik yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan pengolahan dan analisis bahan hukum mengandung tiga proses yaitu reduksi data, penyamaran, dan penarikan kesimpulan yang menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengangkatan staf khusus kepala daerah yang diangkat berdasarkan peraturan kepala daerah dan surat keputusan kepala daerah tidak mempunyai landasan konstitusional dari peraturan yang lebih tingggi sehingga keberadaan staf khusus kepala daerah illegal dan tidak sah. Hal ini dikarenakan tidak ada legitimasi kewenangan yang di berikan Undang-Undang kepada kepala daerah untuk mengangkat staf khusus kepala daerah. Konsekuensi dari pengangkatan staf khusus yang tidak mempunyai dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada kepala daerah mengakibatkan keputusan tindakan tersebut tidak sah dan batal demi hukum sehingga konsekuesi dari tindakan tersebut yaitu semua biaya yang sudah dikeluarkan harus dikembalikan karena dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara. Kata Kunci : Legalitas, staf khusus, kepala daerah, pemerintahan daerah.