MARIA FATMAWATI F TAIMENAS Pengarang Simplexius Asa Dosen Pembimbing 1 A.Resopijani Dosen Pembimbing 2 A Resopijani Penguji 2 Reny Rebeka Masu Ketua Penguji Simplexius Asa Penguji 1

Pemasungan masih sering terjadi sampai saat ini terutama kepada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), Namun ODGJ memiliki hak yang sama dengan orang normal pada umumnya. Beberapa haknya yaitu hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan kejam, bebas dari eksploitasi dan bebas dari kekerasan. Maka tindakan pemasungan tidak sesuai dengan hukum positif kita. Masalah pokok penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah tinjauan yuridis mengenai sanksi terhadap pelaku pemasungan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)? (2) Bagaimanakah pengaturan ideal terkait perlindungan hukum terhadap korban pemasungan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Dalam pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan. Untuk teknik analisa bahan hukum penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Tinjauan yuridis mengenai ketentuan sanksi pidana bagi pelaku pemasungan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) belum diatur secara rinci dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Akan tetapi memiliki keterkaitan dengan Pasal 333 KUHP tentang Perampasan Kemerdekaan, di mana individu yang bertindak untuk memasung atau pelaku pemasungan dapat dikenakan sanski pidana. (2) Pengaturan ideal terkait perlindungan hukum terhadap korban pemasungan ODGJ telah diatur dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa di mana perlindungan hukum terhadap korban pemasungan dapat dilakukan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.