WIWIN MARYANI MADA Pengarang SARYONO YOHANES Dosen Pembimbing 1 RAFAEL R TUPEN Dosen Pembimbing 2 Dr.Saryono Yohanes, S.H., M.H Ketua Penguji Rafael R Tupen, S.H.,M.Hum. Penguji 1 Dr. Kotan Y Stefanus,S.H., M.Hum Penguji 2

Sebagai unsur penyelenggara pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintah yang bertujuan untuk memastikan identifikasi data yang akurat dan valid bagi setiap penduduk. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan, tujuan utama dari perubahan Undang-undang ini dimaksud untuk meningkatkan fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pengaturan fungsi pemerintah kabupaten dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan? (2) Seberapa jauhkah implementasi fungsi pemerintah kabupaten dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan di Kabupaten Kupang? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan didukung dengan penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian di bidang hukum yang dilaksanakan melalui suatu penelitian lapangan untuk mendapatkan data empiris yang berkaitan dengan penelitiam yang akan dibahas dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan: (1) Pengaturan fungsi pemerintah kabupaten dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, meliputi : Pelayanan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan, Standar operasional procedur, dan Kepemilikan dokumen Kependudukan. (2) Implementasi fungsi pemerintah kabupaten dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan di Kabupaten Kupang, yang meliputi: Sistem pelayanan, bentuk pelayanan, dan faktor-faktor yang menjadi penghambat: Kurang memadainya sarana dan prasarana, rendahnya sumber daya manusia, dan masih minimnya anggaran. Kata Kunci: Pengaturan, Fungsi Pemerintah, Implementasi, Administrasi Kependudukan