Emiliana Moi Pengarang DOMINIKUS FERNANDES Dosen Pembimbing 1 CATARYN V ADAM Dosen Pembimbing 2 Dominikus Fernandes Ketua Penguji Cataryn V Adam Penguji 1 Adriana Rodina Fallo Penguji 2

Desa dihuni oleh masyarakat yang terikat oleh kesamaan dan kesatuan sistem nilai sosial-budaya yang relatif homogen. Pengertian tentang desa menurut peraturan,perundang-undangan Pasal 1 Angka (5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pasal 1 Angka (43) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Masalah yang terjadi di Desa Were III, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada yaitu: penguasa atau warisan yang diwariskan secara turun temurun, konflik mengenai jual beli tanah suku tanpa diketahui oleh anggota keluarga dari suku, hilangnya bukti, saksi dan pelaku sejarah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori peran yaitu peran kepala desa sebagai mediator dalam penyelesaian perkara pidana telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Teori yang di gunakan yaitu teori peran oleh Soekanto. Soekanto (1995: 243) mengatakan bahwa suatu pekerjaan lain dari kepala rakyat yang sangat penting pula ialah pekerjaan dilapangan respresieve rechtsorg atau pekerjaan sebagai hakim perdamaian desa. Fokus dari penelitian yaitu peran kepala desa sebagai pembina ketertiban dan peran kepala desa sebagai mediator. Kata kunci. Peran, mediasi, dan hakim perdamaian