MARKUS ARIANTO KIA WUWUR Pengarang HERMINUS RATU UDJU Dosen Pembimbing 2 Saryono Yohanes Dosen Pembimbing 1 Herminus Ratu Udju Penguji 2 Saryono Yohanes Penguji 1 Josef Mario Monteiro Ketua Penguji

ABSTRAK Markus Arianto Kia Wuwur. “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Mangrove Berbasis Masyarakat (Studi di Desa Medeka, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata).” Dibimbing oleh: Saryono Yohanes, selaku Pembimbing I, dan Hernimus Ratu Udju, selaku Pembimbing II. Kawasan mangrove merupakan salah satu kawasan yang sangat penting bagi daerah pesisir pantai khususnya di Kabupaten Lembata, namun adanya perda Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Mangrove Berbasis Masyarakat yang belum efektif dijalankan yang menyebabkan rusaknya kawasan mangrove tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Sejauh manakah efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Mangrove Berbasis Masyarakat, (2) Apakah faktor-faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Mangrove Berbasis Masyarakat? Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu mengamati secara langsung lokasi penelitian untuk mengetahui fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Mangrove Berbasis Masyarakat belum berjalan dengan efektif dan efisien, dikarenakan minimnya perhatian pemerintah yang memadai dalam pelaksanaan peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan kawasan mangrove. (2) Faktor penghambat dalam pelaksanaan peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Mangrove Berbasis Masyarakat ialah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah serta kurangnya peran dan tanggungjawab pemerintah dalam melindungi dan mengelolah kawasan mangrove. Dari penelitian yang sudah dilakukan maka, peneliti memberikan saran terkait masalah tersebut bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata sebaiknya tetap mengawal pelaksanaan peraturan daerah agar dapat berjalan dengan efektif. Pemerintah Daerah juga sebaiknya mensosialisasikan akan pentingnya perlindungan dan pengelolaan kawasan mangrove dan saling berkoordinasi satu sama lain agar pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan kawasan mangrove dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Kata Kunci: Efektivitas, Perlindungan dan Pengelolaan, Mangrove, Faktor Penghambat.