VENANSIA HANNY YUNATAN Pengarang DAVID Y MEYNERS Dosen Pembimbing 1 JOSEF MARIO MONTEIRO Dosen Pembimbing 2 David Y Meyners Penguji 1 Hernimus Ratu Udju Ketua Penguji JOSEF MARIO MONTEIRO 197505202006041001 Penguji 2

Fakir miskin saat ini merupakan permasalahan yang cukup berkembang di Indonesia dan menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu regulasi yang muncul sebagai respon dari pemerintah untuk mensejahterakan fakir miskin yang lebih terencana, terarah, dan berkelanjutan adalah dibentuknya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Namun, penanganan fakir miskin saat ini belum terlaksana dengan baik sesuai dengan Undang-undang yang ada. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (1) Seberapa jauhkah pelaksanaan tugas pemerintah Daerah dalam mengatasi masalah fakir miskin di Kabupaten Rote Ndao Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin? (2) Apakah faktor penghambat pelaksanaan tugas pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao? Penelitian ini penelitian hukum empiris dengan penelitian yang berdasarkan pengamatan dan wawancara langsung terhadap 6 responden di lapangan mengenai pelaksaan tugas pemerintah dalam penaganan fakir miskin. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer, data sekunder dan tersier. Hasil penelitian dan pembahasan data dianalisis secara deskriptif-kualitatif menunjukkan bahwa: (1) Masyarakat mendapatkan bantuan dari pemerintah namun dalam pembagiaannya belum merata sehingga masih ada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan, dikarenakan masih kurangannya SDM sehingga pendataan masih dilakukan secara manual. (2) Faktor penghambat dikarenakan oleh masyarakat yang kebih banyak waktu di kebun dan adanya indikasi kekeluargaan yang terjadi sehingga beberapa keluarga mendapatkan bantuan terus menerus dan beberapa tidak. Dalam menangani fakir miskin pemerintah harus lebih teliti dalam pendataan agar bantuan yang akan diberikan tepat sasaran dan merata. Pemerintah juga harus memberikan sosialisasi secara rutin tentang peluang usaha dan memberikan pelatihan sesuai bidang agar produk yang dihasilakan akan lebih baik serta menambah lapangan kerja yang dapat membantu umkm yang ada. Kata kunci: Pelaksanaan,Tugas Pemerintah Daerah, Fakir Miskin, Masyarakat, Pemerintah, Faktor Penghambat.