DIANA ANGELINA WAHYUNI Pengarang ORPA GANEFO MANUAIN Dosen Pembimbing 2 RUDEPEL PETRUS LEO Dosen Pembimbing 1 Jimmy Pello Penguji 1 Karolus Kopong Medan Penguji 2 Rudepel Petrus Leo Ketua Penguji

Tindak pidana KDRT merupakan salah satu jenis tindak pidana yang penyelesaiannya dapat melalui pendekatan restorative justice. Pelaksanaan restorative justice adalah pendekatan penyelesaian tindak pidana yang berfokus pada pemulihan keadaan antara pelaku dengan korban. Kejaksaan Negeri Kota Kupang merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan restorative justice di bidang penuntutan termasuk juga terkait tindak pidana KDRT. Namun dalam kenyataannya terdapat kasus yang belum bisa mewujudkan pemulihan keadaan karena meskipun sudah diselesaikan melalui restorative justice tetapi pelaku tetap mengulangi tindakan KDRT terhadap korban. Oleh karena itu, Rumusan masalah adalah bagaimanakah Implementasi restorative justice dalam pemulihan korban tindak pidana KDRT di Kejaksaan Negeri Kota Kupang? dan bagaimanakah pengawasan terhadap kesepakatan restorative justice dalam tindak pidana KDRT di Kejaksaan Negeri Kota Kupang?. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menemukan bahwa Kejaksaan Negeri Kota Kupang telah melaksanakan langkah-langkah implementasi RJ dalam penanganan kasus KDRT. Pendekatan ini melibatkan mediasi awal antara korban dan pelaku, perencanaan kesepakatan bersama untuk pemulihan. Meskipun kesepakatan RJ telah dibuat antara korban dan pelaku, dalam beberapa kasus terjadi ketidakpatuhan dari pelaku terhadap kesepakatan tersebut. Ini menunjukkan bahwa meskipun RJ menawarkan solusi alternatif untuk penyelesaian kasus KDRT, namun pengawasan terhadap pelaksanaannya belum ada. Kejaksaan merupakan bagian dari instansi pemerintah yang menjalankan fungsi penegakan hukum, oleh karena itu harusnya kejaksaan juga berwenang menetapkan pihak yang bertugas untuk melakukan pengawasan pasca kesepakatan RJ khususnya yang berkaitan dengan kasus KDRT sebagaimana juga yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006. Kata kunci: Implementasi, Restorative Justice, Pemulihan Korban, Tindak Pidana KDRT, Pengawasan.