KEZIA CHARLITA LAWA Pengarang BHISA VITUS WILHELMUS Dosen Pembimbing 1 ORPA GANEFO MANUAIN Dosen Pembimbing 2 Orpa Ganefo Manuain Penguji 2 Rosalind Angel Fanggi Ketua Penguji Bhisa V. Wihelmus Penguji 1

Penyebarluasan pornografi melalui media sosial dapat didefinisikan sebagai tindakan mendistribusikan atau menyiarkan berbagai jenis konten, baik dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, video, animasi, kartun, percakapan, gerakan tubuh, maupun bentuk pesan lainnya, yang mengandung unsur kecabulan, pornografi, atau eksploitasi seksual. Konten tersebut tidak hanya melanggar norma kesusilaan dan moralitas yang berlaku di masyarakat, tetapi juga sering kali bertentangan dengan hukum yang mengatur penyebaran konten berbau seksual di ruang publik digital. Dalam konteks ini, media sosial berperan sebagai sarana yang memungkinkan penyebaran tersebut terjadi secara cepat dan luas, sehingga memperbesar dampak negatifnya, baik dari segi psikologis, sosial, maupun budaya, terutama bagi individu yang menjadi korban eksploitasi atau audiens yang terpapar konten tersebut tanpa sengaja. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebarluasan pornografi melalui media sosial di Kota Kupang? dan (2) Apakah faktor penghambat terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebarluasan pornografi di Kota Kupang? Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (empirical legal research) dengan sumber data hukum primer yang dikumpulkan melalui wawancara dengan responden di Kepolisian Resor Kupang Kota serta sumber data hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka atau studi dokumen. Hasil penelitian menemukan bahwa: (1) Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebarluasan pornografi di Kota Kupang masih lemah dikarenakan masih terjadinya tindak pidana bahkan terjadi kenaikan kasus yang sangat pesat. (2) Terdapat berbagai faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebarluasan pornografi melalui media sosial, antara lain: faktor penegak hukum, fakor sarana/fasilitas, faktor masyarakat serta faktor kebudayaan. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyebarluasan Pornografi, Faktor Penghambat, Tindak Pidana Siber