Ibrani Arianto Dite Pengarang BHISA VITUS WILHELMUS Dosen Pembimbing 2 RUDEPEL PETRUS LEO Dosen Pembimbing 1 Orpa Ganefo Manuain Ketua Penguji Rudepel Petrus Leo Penguji 1 Bhisa V. Wihelmus Penguji 2

Tujuan negara yaitu memberikan kesejahtraan, kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi seluruh rakyat, sebagai wujud dari negara hukum salah satunya dengan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya bagi orang miskin atau kelompok orang miskin. Dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Dalam kenyataan hal ini belum terlaksana sesuai dengan harapan. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah faktor-faktor yang menyebabkan lembaga bantuan hukum di Kota Kupang belum terverifikasi sebagai lembaga pemberi bantuan hukum cuma-cuma kepada orang miskin? (2)Apakah kendala-kendala yang dihadapi lembaga bantuan hukum yang belum terverifikasi sehingga sulit memberikan bantuan hukum nonlitigasi berupa penyuluhan hukum kepada kelompok orang miskin? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji penerapan aturan hukum yang terkait dengan faktor-faktor penyebab lembaga bantuan hukum yang belum terverifikasi sebagai lembaga pemberi bantuan hukum nonlitigasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Faktor Penyebab Lembaga Bantuan Hukum Belum Terakreditasi Sebagai Lembaga Pemberi Bantuan Hukum Kepada Orang Miskin: (a) Faktor Hukum. Hukum memberikan kepastian keadilan dan kemanfatan. Kemanfaatan hukum dalam UU Bantuan Hukum. Pasal 8 ayat 2 Syarat- syarat pemberi bantuan hukum, meliputi: (a1) Berbadan hukum: Lembaga Bantuan Hukum Kencana Kasih dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Hak Asasi Insani memiliki SK Badan Hukum sah. (a2) Belum terverifikasi berdasarkan UU Bantuan Hukum. (a3) Memiliki Kantor atau Sekretariat yang tetap. (a4) Memiliki Pengurus. (a5) Memiliki Program Bantuan Hukum. (b) Faktor penegak hukum. Hukum dapat ditegakan apabila didukung dengan aparat penegak hukum. Temuan hasil penelitian para Lembaga Bantuan Hukum lebih terfokus pada bankum litigasi, ketimbang nonlitigasi penyuluhan hukum. (c) Faktor Sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang dalam pemberian bantuan hukum nonlitigasi penyuluhan hukum. Setiap lembaga bantuan hukum harus memiliki Kantor atau Sekretariat yang tetap sebagai sarana yang mendukung kegiatan dalam memberikan bantuan hukum. (2) Kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum nonlitigasi berupa penyuluhan hukum kepada kelompok orang miskin adalah: (a) Kendala Internal: Kendala dari diri Sendiri, Kendala Finansial dan Kendala Waktu. (b) Kendala Eksternal: Kendala Sumber daya manusia yang terbatas, dalam melakukan program kerja bantuan hukum nonlitigasi penyuluhan hukum, Kendala Teknis. Dalam dunia teknologi dan ilmu pengetahuan, maka instrumen teknis di bidang internet dan teknologi.