Katarina Monika Rafaela Ndarang Pengarang YUNITA AFLIANA MESSAH Dosen Pembimbing 1 John H. Frans Dosen Pembimbing 2 Yunita Afliana Messah Penguji 1 Dantje Arie Tresna Sina Ketua Penguji John H. Frans Penguji 2

Hal utama yang perlu diperhatikan dalam pekerjaan konstruksi adalah kesehatan kerja dan Kesehatan lingkungan kerja karena akan berpengaruh terhadap produktivitas pekerja yang berdampak pada kesuksesan pembangunan konstruksi, maka dari itu dibutuhkan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman dan efisien serta menjamin keselamatan para pekerja. Penelitian ini dilakukan untuk mngetahui sejauh mana penerapan SMK3 di Pulau Timor dan kendala apa saja yang terjadi dalam penerapan SMK3. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis frekuensi, skala likert dan Importance Performance Analysis. Penelitian ini melibatkan Direktur/Project manager/HSE sebagai sumber informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan ratarata persentase penerapan SMK3 pada pembangunan infrastruktur di Pulau Timor masuk pada kategori sangat baik yaitu sebesar 89,39%. Tetapi penerapan penerapan SMK3 berdasarkan kualifikasi perusahaan, dimana perusahaan kelas kecil sebesar 77,37%, perusahaan kelas menengah sebesar 91,67% dan perusahaan kelas besar sebesar 99,14%. Ini berarti bahwa penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada perusahaan kelas kecil sudah baik dan pada perusahaan kelas menengah maupun kelas besar di Pulau Timor sudah sangat baik. Sedangkan kendala yang sering terjadi dalam penerapan SMK3 oleh perusahaan kualifikasi kecil adalah pada variabel penetapan kebijakan K3 dimana para pekerja yang belum mengikuti kebijakan/SOP K3 dengan nilai persentase kendala sebesar 54,50% dan pada variabel Pelaksanaan Perencanaan K3 yaitu para pekerja yang belum taat untuk menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dengan nilai persentase kendala sebesar 54,00%. Sementara untuk perusahaan kualifikasi menegah adalah pada variabel Monitoring dan Evaluasi K3 dimana penyedia jasa yang belum melakukan pemantauan kesehatan tenaga kerja dengan nilai persentase kendala sebesar 53,33% dan perusahaan kualifikasi besar ada pada penetapan kebijakan K3 dimana penyedia jasa masih kuarang dalam memberikan sanksi bagi pekerja yang tidak menaati kebijakan K3 dan pada variabel pelaksanaan perencanaan K3 dimana pekerja masih belum taat dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dengan nilai persentase kendala sebesar 55,00%.