SUSANA AMOS PAH Pengarang DAUD DIMA TALO Dosen Pembimbing 2 Aksi Sinurat Dosen Pembimbing 1 Daud Dima Talo Penguji 1 Aksi Sinurat Ketua Penguji Dr. Rudepel Petrus Leo, S.H., M.Hum Penguji 2

Peredaran narkotika di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat dan sangat mengkhawatirkan. Narkotika saat ini tidak saja diedarkan di kota-kota besar tetapi sudah sampai juga di Nusa Tenggara Timur. Hal ini merupakan ancaman yang membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara secara khusus terhadap kelangsungan hidup dan masa depan pelakunya. Pemerintah Nusa Tenggara Timur menunjukan keseriusannya dalam memberantas dan mencegah penyalahgunaan narkotika dengan membentuk Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Nusa Tenggara Timur. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakini: (1) Bagaimanakah peran BNNP NTT dalam menjalankan tugas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika? (2) Apakah hambatan-hambatan yang ditemui BNNP NTT dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dan data yang digunakan adalah data primer, sekunder. Penelitian ini menggunakan wawancara terhadap 3 responden. Data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini yang menunjukkan: (1) Peran yang harus dijalankan oleh BNN Provinsi NTT yaitu hard power approach melalui pemberantasan, soft power approach melalui pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi, kemudian smart power approach dengan penggunaan kecanggihan teknologi informasi sebagaimana perintah presiden untuk digitalisasi. (2) Hambatan-hambatan yang ditemui oleh BNN Provinsi NTT dalam mencegah penyalahgunaan narkotika antara lain: Sumber daya manusia menjadi salah satu penghambat bagi BNN Provinsi NTT dalam melakukan perannya untuk memberantas kasus narkotika di masyarakat. Anggaran merupakan hal yang paling dibutuhkan dalam mengeksekusi sebuah kegiatan dan hal lainnya. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu penghambat bagi BNN Provinsi NTT dalam melakukan perannya untuk memberantas kasus narkotika di masyarakat. Sarana dan prasarana yang ada ternyata memberikan salah satu dampak dalam menghambat peran BNNP NTT. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pemberantasan dan pencegahan penyalaghunaan narkotika BNNP NTT memiliki peran dan mendapatkan hambatan dalam melakukannya. Kata Kunci: Badan Narkotika Nasional, Narkotika, Penegakan Hukum, Peran, dan Hambatan