Lepa Avrilianti Putri Mone Mira Pengarang HERNIMUS RATU UDJU Dosen Pembimbing 1 Cyrilius W T Lamataro Dosen Pembimbing 2 Hernimus Ratu Udju, S.H., M.H Ketua Penguji Dr.Saryono Yohanes, S.H., M.H Penguji 2 Cyrilius W.T Lamataro Penguji 1

Kekeringan merupakan bencana alam yang mengancam kehidupan dan menimbulkan kerugian. Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefenisikan “Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Permasalahan pokok dalam skrpsi ini adalah: (1) Bagaimanakah pengaturan kewenangan pemerintah di Kabupaten Sabu-Raijua dalam menangani kekeringan? (2) Sejauh manakah upaya pemerintah dalam menangani kekeringan diKecamatan Sabi Liae, Kabupaten Sabu-Raijua? (3) Apakah faktor yang menghambat upaya pemerintahan dalam menangani kekeringan diKecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu-Raijua?Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan didukungoleh penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data interview dengan 30 responden, dan studikepustakaan, dan data dianalisis secara dekriptif-kualitatif.Hasil penelitian ini menujukkan bahwa: (1) Kabupaten Sabu-Raijuamemiliki wewenang dalam menetapkan kebijakan sesuai wilayahnya maka perlu menetapkan kebijakan dalam menangani kekeringan, kebijakan yang diperlukan untuk menangani kekeringan mencakup berbagai elemen yang dapat membantu mengelola sumber daya air dengan lebih baik dan mengurangi dampak kekeringan agar tidak terjadi krisis air bersih, dalam hal ini haruslah mencakup berbagai inisiatif dan tindakan, tergantung pada kondisi lokal dan masalah yang dihadapi. (2) Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani kekeringan di Kecamatan Sabu Liae Kabupaten Sabu-Raijua yang meliputi: program penghijauan, program penyuluhan, program pembangunan embung, dan program distribusi air bersih. (3) Faktor yang menghambat upaya pemerintah dalam menangani kekeringan di Kecamatan Sabu Liae, Kabupaten Sabu-Raijua yang meliputi faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor biaya, dan faktor sarana. Kata Kunci: Pengaturan, Kewenangan Pemerintah, Kekeringan, Upaya Pemeritah, Faktor penghambat