DIONISIUS RIVALDO MORUK Pengarang WILLIAM DJANI Dosen Pembimbing 1 ALFRED OMRI ENA MAU Dosen Pembimbing 2 Jacob Wadu Penguji 2 William Djani Ketua Penguji Alfred O. Ena Mau Penguji 1

Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas hidup, dengan pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu langkah strategis nya. Pemberdayaan mencakup tiga aspek utama: enabling (menciptakan kondisi yang mendukung pengembangan potensi masyarakat), empowering (memperkuat kemandirian masyarakat), dan protecting (melindungi masyarakat bawah agar tidak termarginalkah). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Kepala Desa bertanggung jawab atas pembangunan desa, termasuk pemberdayaan di sektor pertanian. Pemberdayaan petani dilakukan melalui pembinaan kelembagaan petani, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016. Dalam upaya memberdayakan kelompok tani, koordinasi sangat di perlukan. Sehingga Pemerintah Desa Tohe perlu melakukan pengoordinasian secara horizontal Interrelated di mana Pemerintah Desa dalam usahanya harus mampu mengarahkan dan menyatukan unit-unit instansi lain seperti kelompok tani itu sendiri, dan lembaga-lembaga lainnya seperti Penyuluh Pertanian Lapangan, lembaga pemberdayaan swasta sampai pada Dinas Pertanian Kabupaten Belu yang sekalipun berbeda fungsi pemerintahan namun saling berhubung dan tergantung pada level atau tingkatan yang sama yaitu keberhasilan memberdayakan kelompok tani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana koordinasi Pemerintah Desa Tohe dalam pemberdayaan kelompok tani. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik penentuan informan purposive sampling, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi tatap muka antara Pemerintah Desa dan kelompok tani efektif dalam menyampaikan informasi, namun belum intens karena kurangnya pemanfaatan teknologi. Koordinasi dengan Penyuluh Pertanian Lapangan dan lembaga lainnya berjalan baik dalam penyuluhan pertanian dan distribusi kebutuhan pertanian, meski terdapat kendala dalam implementasi hasil koordinasi. Produktivitas pertanian meningkat, namun terbatasnya jumlah tenaga penyuluh dan kurangnya dukungan fasilitas menghambat optimalisasi pemberdayaan. Kata Kunci : Koordinasi, Pemberdayaan Kelompok Tani