FREDRIK THOMAS MARCUS Pengarang RUDEPEL PETRUS LEO Dosen Pembimbing 2 Prof. Dr. Jimmy Pello, S.H.,M.S Dosen Pembimbing 3 Aksi Sinurat Dosen Pembimbing 1

PENEGAKAN HUKUM DAN PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI KABUPATEN KUPANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM Fredrik Thomas Marcus Dibimbing oleh: Aksi Sinurat, sebagai Pembimbing I Rudepel Petrus Leo, sebagai Pembimbing II. Kegiatan penambangan pasir tanpa izin yang dilakukan di Desa Sumlili Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang merupakan suatu kejahatan penambangan karena tidak mempunyai izin usaha penambangan yang di keluarkan oleh pemerintah. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: (1) Apakah ada penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir ilegal di Desa Sumlili Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang? (2) Bagaimanakah kendala dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir ilegal di Desa Sumlili Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang? Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris dengan teknik studi kepustakaan dan wawancara terhadap informan penelitian di Desa Sumlili Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang. Hasil penelitian menunjukan: (1) Bahwa belum ada proses penegakan hukum terhadap penambangan pasir tanpa izin di Desa Sumlili Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang karena kurangnya komitmen penegak hukum dalam menangani tindakan penambangan pasir tanpa izin dan faktor penyebab terjadinya penambangan pasir tanpa izin adalah faktor kebutuhan penghasilan, faktor permintaan kebutuhan bahan bangunan pasir, faktor kurangnya pengawasan dan sosialisasi hukum, dan faktor sulitnya mendapatkan izin usaha pertambangan serta kurangnya efektivitas dalam penegakan tindak pidana penambangan pasir ilegal. (2) Faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan pasir tanpa izin adalah faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, dan faktor masyarakat. Hambatan penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penambangan pasir tanpa izin setidaknya dapat diminimalisir, tentunya disini dibutuhkan adanya peran aktif, kejujuran, dan ketelitian dari aparat penegak hukum dan juga kesadaran hukum masyarakat. Kata kunci: Penegakan hukum, tindak pidana, penambangan pasir tanpa izin.