WINDA WELHELMINA NDOLU Pengarang SARYONO YOHANES Dosen Pembimbing 1 JENNY ERMALINDA Dosen Pembimbing 2 Saryono Yohanes Penguji 1 Hernimus Ratu Udju, S.H., M.H Ketua Penguji JENNY ERMALINDA Penguji 2

Diskriminasi gender merupakan salah satu kasus yang paling sering terjadi di Indonesia. Diskriminasi gender merujuk pada segala bentuk perlakuan berbeda, pengecualian, dan pembatasan yang dilakukan berdasarkan jenis kelamin seseorang, dengan tujuan untuk mengurangi atau mencabut pengakuan, keuntungan, atau hak asasi manusia dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan bidang lainnya. Salah satu kasus diskriminasi gender yang terjadi di Indonesia tepatnya di provinsi Nusa Tenggara Timur pada Suku Atonimeto, di mana terdapat tradisi sunat tradisional (sifon) yang merupakan suatu fase peralihan dari remaja laki-laki menuju laki-laki dewasa. Dalam tradisi ini setelah selesai melakukan sifon para laki-laki Suku Atonimeto diwajibkan melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang tidak dikenalnya sebagai bentuk pendingin setelah melakukan sifon. Selain itu ada juga kasus yang terjadi di perusahaan-perusahaan besar seperti pada PT Alpen Food Industry dimana terdapat karyawan wanita mengalami diskriminasi gender. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah yaitu: (1) Bagaimanakah tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia dalam kasus diskriminasi gender dan (2) Apakah faktor pendorong terjadi kasus diskriminasi gender. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan historis (historical approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier dengan menggunakan teknik studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Bentuk penanganan diskriminasi gender di Indonesia dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang berkaitan dengan diskriminasi gender seperti Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian HAM dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2) Terdapat beberapa faktor pendorong terjadinya diskriminasi gender di Indonesia antara lain, faktor budaya dan sosial, faktor pendidikan, faktor hukum dan faktor ekonomi. Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Kesetaraan Gender, Diskriminasi Gender