NUR AISYA ENSE Pengarang JACOBA DAUD NIGA Dosen Pembimbing 1 ADRIANA RODINA FALLO Dosen Pembimbing 2 Jacoba Daud Niga Ketua Penguji Dominikus Fernandes Penguji 2 Adriana Rodina Fallo Penguji 1

Sengketa pertanahan adalah konflik di bidang pertanahan baik secara vertikal maupun horizontal, antar perseorangan maupun badan hukum. Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga yang berwenang dalam urusan pertanahan memiliki peran penting dalam menangani dan menyelesaikan sengketa tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BPN dalam penanganan sengketa tanah di Kecamatan Nubatukan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah pertanahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari kata-kata dan tindakan,sedangkan data sekunder dari pengamatan dokumen (sumber data tertulis) dan foto-foto. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan sengketa hak milik atas tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Lembata melalui mediasi telah berjalan dengan baik. Namun dalam proses penanganannya belum optimal disebabkan karna beberapa faktor yang menjadi penghambat yaitu kurangnya partisipasi dan keterlibatan aktif dari pihak yang bersengketa serta perbedaan pandangan para pihak bersengketa yang tetap mempertahankan egonya masing-masing, sehingga menyebabkan proses penanganan menjadi terhambat dan masih ada salah satu pihak yang melanggar kesepakatan yang dihasilkan dari mediasi sengketa, serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lembata sebagai fasilisator dalam penanganan sengketa tanah melakukan layanan-layanannya dengan baik, namun dalam pelaksanaannya masih sering mengalami kendala dan tantangan yaitu kurang pahamnya masyarakat Lembata yang tentang peraturan pertanahan, prosedur pendaftaran tanah serta pemahaman tentang harus berbuat apa jika terjadi masalah sengketa. kurangnya dokumen resmi atau bukti pendukung dari salah satu pihak, serta tantangan di lapangan, seperti akses yang sulit ke lokasi tanah serta keberatan dari warga setempat saat dilakukan pengukuran tanah. Kata Kunci: Sengketa Tanah, Peran BPN, Kecamatan Nubatukan