SAJID MUNANDAR ALAM Pengarang HUSNI KUSUMA DINATA Dosen Pembimbing 2 YOSSIE MARIA YULIANTY YACOB Dosen Pembimbing 1 Husni Kusuma Dinata Penguji 2 Orpa Juliana Nubatonis Ketua Penguji Yossie Maria Yulianty Yacob Penguji 1

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum dari tanah eigendom verponding No. 1 AAN setelah putusan No 27/Pdt.G/2019/PN Soe dan akibat hukum dari Putusan Nomor: 27/Pdt.G/2019/PN Soe. Manfaat dari penelitian ini yaitu memberikan sumbangan untuk mengembangkan wawasan dalam ilmu hukum secara umum dan ilmu hukum agraria secara khusus, terutama dalam konteks penguasaan atas tanah barat yang belum terkonversi sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pokok Agraria. Issu hukum dari penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah kedudukan hukum tanah eigendom verponding No. 1 AAN setelah Putusan Nomor: 27/Pdt.G/2019/PN Soe? (2) Apakah akibat hukum dari Putusan Nomor: 27/Pdt.G/2019/PN Soe? Penelitian ini merupakan jenis penelitian Normatif. Sumber bahan hukum dari penelitian ini yakni bahan hukum primer yang diperoleh dari ketentuan-ketentuan dan bahan hukum sekunder dari literatur hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan: (1) Kedudukan hukum dari tanah eigendom verponding No 1 AAN setelah putusan Nomor: 27/Pdt.G/2019/PN Soe yaitu sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sebab telah terdaftar dan disahkan oleh bupati Timor Tengah Selatan Drs. C Tapatab pada tanggal 27 Juli 1979 sebagai representasi dari Direktorat Jendral Agraria. (2) Akibat hukum dari Putusan Nomor: 27/Pdt.G/2019/PN Soe yaitu tidak ada yang dapat dieksekusi sebab hakim menjatuhkan putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard), sehingga pokok perkara tidak dapat diperiksa namun penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.811.000.- (Lima juta delapan ratus sebelas ribu rupiah). Saran dari penulis adalah bagi masyarakat hendaknya menyimpan dan mencatat semua dokumen yang berkaitan tentang kepemilikan tanah, bagi penggugat atau ahli waris hendaknya mengajukan gugatan baru sehingga dapat dilanjutkan pada pokok perkara, bagi pemerintah hendaknya menjaga kepastian hukum pada setiap proses perolehan hak milik, bagi Pemerintah Daerah Timor Tengah Selatan hendaknya membuat Peraturan Daerah yang final terkait hukum adat, dan bagi hakim PN Soe hendaknya menggali informasi lebih dalam untuk menyelesaikan sengketa terkait tanah Eigendom Verponding No. 1 AAN. Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Akibat Hukum, Tanah Eigendom Verponding, Niet Ontvankelijke Verklaard