LINBERTHI DUMA Pengarang Prof. Drs. Tans Feliks, M.Ed.,Ph.D Dosen Pembimbing 1 Dr. Marselus Robot, M.Si Dosen Pembimbing 2 Dr.Karolus Budiman Jama, M.Pd Penguji 2 Dr. Labu Djuli, M.Hum Penguji 1 Prof. Drs. Tans Feliks, M.Ed., Ph.D Ketua Penguji

Penelitian ini mengkaji Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan menggunakan pendekatan Analisis Wacana Kritis berdasarkan perspektif Michel Foucault. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi episteme yang mendasari praktik dan wacana keterbukaan informasi pada Era Orde Baru dan Reformasi, serta menggambarkan bagaimana relasi antara kekuasaan dan pengetahuan tercermin dalam UU KIP. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan menganalisis dokumen hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk menginterpretasi teks UU KIP dalam kerangka teori Analisis Wacana Kritis Foucault. Hasil penelitian menunjukkan bahwa episteme pada Era Orde Baru ditandai dengan pembatasan ketat terhadap akses informasi publik, mencerminkan pola kekuasaan represif. Sebaliknya, episteme pada Era Reformasi mengalami perubahan menuju keterbukaan informasi publik, meskipun masih dalam batasan yang diatur oleh negara. Meskipun UU KIP membuka akses informasi yang lebih luas, beberapa elemen kontrol dari episteme Era Orde Baru masih bertahan. Negara tetap memiliki kendali melalui pembatasan akses terhadap informasi tertentu yang diatur oleh prosedur dan regulasi. Kekuasaan pada Era Reformasi dijalankan melalui diskursus dan regulasi, berbeda dengan Era Orde Baru yang lebih bersifat represif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun akses terhadap informasi meningkat, kontrol atas pengetahuan tetap digunakan sebagai alat kekuasaan oleh negara. Relasi antara kekuasaan dan pengetahuan dalam UU KIP menunjukkan bahwa pasal-pasal dalam undang-undang ini merupakan bentuk pengetahuan yang diproduksi oleh negara. Pasal-pasal tersebut berfungsi sebagai instrumen kekuasaan untuk mengontrol perilaku masyarakat dalam mengakses, mengelola, dan mendistribusikan informasi, sehingga negara memegang peran sentral dalam mendefinisikan dan menetapkan kebenaran melalui regulasi ini. Kata Kunci: Analisis Wacana Kritis Michel Foucault, UU KIP, episteme, kekuasaaan dan pengetahuan