RICHARDO NOVANDRI BILI Pengarang CATARYN V ADAM Dosen Pembimbing 1 MARIAYANI O RENE Dosen Pembimbing 2 Cataryn V Adam Ketua Penguji Theny I. B. Kurniati Pah Penguji 2 Mariayani O. Rene Penguji 1

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance yang difokuskan pada empat prinsip, yaitu transparansi, keadilan, responsivitas dan efektivitas efisien dalam penyelenggaraan layanan publik di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori good governance dari Sedarmayanti (2012). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelengaraan layanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang belum berjalan dengan baik dilihat dari aspek yang; 1) transparansi dalam penyelenggaraan layanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang belum diterapkan secara optimal karena masih kurangnya kejelasan informasi terkait dengan standar pelayanan dan papan informasi pelayanan yang ditampilkan didepan halaman kantor, 2) keadilan dalam penyelenggaraan layanan publik belum di terapkan dengan baik dikarenakan masih adanya tindakan pegawai yang memberikan pelayanan kepada masyarakat-masyarakat tertentu tanpa mengikuti tahapan dan prosedur pelayanan yang sudah diterapkan, seperti pegawai menerima pelayanan kepada beberapa masyarakat-masyarakat tertentu tanpa mengikuti tahapan nomor antrian dan memberikan pelayanan diluar jam pelayanan berlangsung. 3) responsivitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang masih terhalang oleh karena adanya permasalahan jaringgan, komunikasi dan data yang sering sekali terjadi sehingga menyebabkan pelayanan yang di berikan menjadi lama dan tunda berjam-jam hingga berhari-hari. 4) efektivitas dan efisiensi pelayanan yang diberikan belum dilakukan secara optimal karena masih ditemukan adanya kesalahan dan kekeliruan dalam penulisan berkas kependudukan sehingga menyebabkan masyarakat harus kembali untuk memperbaikinya Kata Kunci : Pelayanan Publik, Good Governance