Prisca Edelweys Tadoe Pengarang Orpa J Nubatonis Dosen Pembimbing 1 Chatryen M Dju Bire Dosen Pembimbing 2 Orpa J NUbatonis Ketua Penguji Yossie M Y Jakob Penguji 2 Chatryen M Dju Bire Penguji 1

Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual-beli komoditas hasil pertanian merupakan elemen penting dalam menciptakan hubungan yang adil antara petani dan pembeli (pengijon). Asas ini memberikan hak kepada kedua belah pihak untuk menentukan syarat dan ketentuan perjanjian sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan para pihak, termaksud membuka peluang pada subjek hukum untuk membuat perjanjian baru yang belum diatur dalam KUH Perdata. Jual-beli dengan sistem ijon merupakan sistem menjual hasil pertanian yang belum terlihat. Sistem ini disebabkan karena adanya rasa kepercayaan petani dan pembeli (pengijon), dikarenakan petani merasa nyaman meminjam uang ke pengijon dari pada ke bank. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah penerapan asas kebebasan berkontrak dalam efektivitas perjanjian jual-beli komoditas hasil pertanian? dan (2) Bagaimanakah upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi pelanggaran terhadap asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual-beli komoditas hasil pertanianPenelitian ini merupakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer, dan sekunder dengan menggunakan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan bahan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual-beli komoditas hasil pertanian berjalan secara tidak efektif. Hal ini disebabkan kekaburan hukum atau norma yang mengaturnya. Asas ini seharusnya mengizinkan pihak-pihak untuk menentukan syarat dan ketentuan perjanjian dengan tidak melanggar hukum dan ketertiban umum. (2) Upaya perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum yang bersifat preventif maupun represif. Pembentukan peraturan undang-undangan merupakan salah satu bentuk dari perlindungan hukum preventif karena bertujuan mencegah terjadinya sengketa. Selain melalui pengadilan terdapat berbagai mekanisme penyelesaian yang dapat dipilih para pihak (penjual dan pembeli) dalam mengatasi perselisihan, termasuk musyawarah, mediasi, dan arbitrase. Kata Kunci: Penerapan, Asas Kebebasan Berkontrak, Efektivitas Perjanjian, Jual-Beli, Upaya Perlindungan Hukum