ALIF MARWAN FAHIM NAMPIRA Pengarang HUSNI KUSUMA DINATA Dosen Pembimbing 2 Yossie M Y Jakob Dosen Pembimbing 1 Husni Kusuma Dinata Penguji 2 Orpa J NUbatonis Ketua Penguji Yossie M Y Jakob Penguji 1

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perjanjian utang-piutang antara para pihak untuk Kepentingan Pilkada Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi (Nomor: 21/Pdt.G/2017/PN.Klb) ditinjau dari KUH Perdata dan akibat hukum terhadap perjanjian utang-piutang antara para pihak untuk Kepentingan Pilkada Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi (Nomor: 21/ Pdt.G/ 2017/PN.Klb) ditinjau dari KUH Perdata. Manfaat dari penelitian adalah memberikan sumbangan untuk mengembangkan wawasan dalam Ilmu Hukum terhadap perjanjian utang piutang pada putusan Pengadilan Negeri Kalabahi (Nomor: 21/Pdt.G/2017/PN.Klb). Issu hukum dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah perjanjian utang-piutang antara para pihak untuk kepentingan Pilkada Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi (Nomor: 21/Pdt.G/2017/PN.Klb) ditinjau dari KUH Perdata? (2) Apakah akibat hukum terhadap perjanjian utang-piutang antara para pihak untuk kepentingan Pilkada Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi (Nomor: 21/Pdt.G/2017/PN.Klb) ditinjau dari KUH Perdata? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Sumber bahan hukum dari penelitian ini yakni bahan hukum primer yang diperoleh dan bahan hukum sekunder dari literatur hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Perjanjian utang-piutang antara para pihak untuk kepentingan Pilkada Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi (Nomor: 21/Pdt.G/2017PN.Klb) ditinjau dari KUH Perdata yaitu tidak memiliki hubungan hukum yang terjadi oleh kedua pihak karena tidak adanya kata sepakat seperti dalam Pasal 1320 KUH Perdata sehingga tidak memberikan hubungan hukum oleh kedua pihak yang membuat perjanjian tersebut tidak sah. (2) Akibat hukum terhadap perjanjian utang-piutang antara para pihak untuk kepentingan Pilkada Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi (Nomor: 21/Pdt.G/2017/PN.Klb) ditinjau dari KUH Perdata, yaitu akibat hukum yang diterima oleh para pihak adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan karna tidak berkesesuaian dengan ketentuan yang berlaku yaitu pada Pasal 1320 KUH Perdata. Walaupun dalam Pasal 1338 KUH Perdata mengikat para pihak dan berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka, namun yang menjadi dasar untuk berlakunya Pasal 1338 tersebuat adalah dilihat dari Pasal 1320 KUH Perdata untuk mengetahui bahwa perjanjian tersebuat sah atau tidak, sehingga jelas bahwa kedua pihak tidak memiliki hubungan hukum dan perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Kata Kunci: Perjanjian utang piutang, Akibat Hukum, Kepentingan Pilkada