INDIANI CRISTINA Pengarang ORPA GANEFO MANUAIN Dosen Pembimbing 2 Debi F. Ng. Fallo Dosen Pembimbing 1 Jimmy Pello Ketua Penguji Orpa Ganefo Manuain Penguji 2 Debi F. Ng. Fallo Penguji 1

Fenomena penipuan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di wilayah Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) menjadi salah satu bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat. Tingginya antusiasme masyarakat untuk menjadi CPNS sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan, mengakibatkan kerugian material dan psikologis pada korban. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah peranan korban dalam terjadinya kejahatan penipuan dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil di wilayah hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur? dan (2) Apakah upaya perlindungan hukum bagi korban penipuan dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil di wilayah hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur?. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran korban dalam kejahatan penipuan tersebut serta upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan metode kualitatif, melalui wawancara langsung terhadap korban dan aparat penegak hukum di Polda NTT. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, korban secara tidak langsung berkontribusi pada kejahatan melalui kepercayaan berlebihan terhadap pelaku dan kurangnya pengetahuan terkait prosedur resmi penerimaan CPNS. Kedua, perlindungan hukum bagi korban meliputi restitusi keuangan, pendampingan hukum, dan kampanye edukasi publik untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Hasil penelitian menemukan bahwa: (1) Peranan korban dalam terjadinya kejahatan penipuan dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di wilayah hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, adalah bahwa korban memiliki kontribusi tidak langsung terhadap terjadinya penipuan tersebut. Banyak korban menunjukkan kepercayaan berlebihan terhadap pelaku yang mengaku memiliki pengaruh untuk memfasilitasi penerimaan CPNS. (2) Upaya perlindungan hukum bagi korban penipuan CPNS di NTT sudah mulai berjalan dengan baik, termasuk melalui pembukaan jalur pengaduan khusus, penyelidikan dan penindakan hukum yang tegas, serta pemberian restitusi kepada korban. Meskipun demikian, penanganan kasus ini masih memerlukan peningkatan, terutama dalam hal edukasi publik dan penegakan hukum yang lebih kuat untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Kata kunci: Penipuan CPNS, Korban Penipuan, Peran Korban, Perlindungan Hukum