MEYKE PUTRI BASILIA SONGKU Pengarang SUKARDAN ALOYSIUS Dosen Pembimbing 1 HELSINA FRANSISKA PELLO Dosen Pembimbing 2 Sukardan Aloysius Penguji 1 Husni Kusuma Dinata Ketua Penguji Helsina Fransiska Pello Penguji 2

Tanah ulayat merupakan salah satu bentuk kepemilikin tanah yang dilakukan secara bersama, hak ulayat sebagai istilah teknis hukum adalah hak yang melekat sebagai kompetensi hak pada masyarakat hukum adat berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku kedalam maupun keluar. Hak ulayat masyarakat Hukum Adat diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut UUPA. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah hambatan hukum dalam pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat secara sporadik di Kelurahan Kota Ndora Kecamatan Borong? (2) Bagaimanakah upaya dalam mengatasi terjadinya hambatan hukum dalam pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat secara sporadik di Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong? Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Faktor penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik di Keluarahan Kota Ndora belum adanya solusi dari kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak sama-sama mengklaim sebagai pemangku adat atas tanah ulayat di Liang Bala, kurangnya prosedural akses sebagai bentuk langkah awal dalam pengurusan tanah ulayat, seperti; penentuan tanda batas dilakukan secara adat, pemberian hak atas tanah masih dalam bentuk lisan, belum adanya upaya mediasai dalam mencapai kesepakatan antara pemerintah dan pemangku adat. Selain itu, adapun faktor penghambat lainnya yakni tidak adanya Undang-undang khusus yang mengatur tentang pendaftaran tanah ulayat dan tata cara pendaftaran tanah ulayat menjadi hak milik seperti PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. (2) Beberapa upaya dalam mengatasi terjadinya hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah perorangan secara sporadik terhadap tanah ulayat di Kelurahan Kota Ndora sudah dilaksanakan secara adat Manggarai maupun sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 13 ayat (1) PP. Nomor 24 Tahun 1997 akan tetapi dalam upaya penyelesaian sengketa melalui musyawarah maupun mediasi belum mencapai titik solusi bagi kedua pemangku adat. Hasil penelitian berekomendasi bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali terhadap tanah ulayat tidak bisa dilaksanakan hal ini di karenakan upaya mediasi pada tingkat adat belum dioptimalkan dengan baik, di mana para pemangku adat dan tokoh-tokoh adat dalam hal ini orang yang mendapat hibah tanah ulayat tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian pengklaiman pemangku adat. Sementara dalam hal ini upaya mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian di luar Pengadilan (nonlitigasi) yang berpedoman pada Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 (LN 1999138) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan melibatakan pihak ketiga (mediator). Kata Kunci: Faktor Penghambat, Tanah Ulayat, Pendaftaran Tanah Secara Sporadik, Upaya Penanggulangan