ANISA YULIANA Pengarang SUKARDAN ALOYSIUS Dosen Pembimbing 1 DARIUS MAURITSIUS Dosen Pembimbing 2 Sukardan Aloysius Penguji 1 Siti Ramlah Usman Ketua Penguji Darius Mauritsius Penguji 2

Perbuatan melawan hukum ingkar janji menikahi diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui putusan Mahkamah Agung No. 3191 K/Pdt/1984, tindakan atau perbuatan yang tidak memenuhi perjanjian untuk melangsungkan Perkawinan antara pihak-pihak terkait, akan dikualifikasikan sebagai pelanggaran norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, dan sekaligus merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan.Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pertanggungjawaban hukum terhadap perbuatan ingkar janji mengawini dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah perbuatan wanprestasi dikarenakan tidak ada kejelasan makna antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Janji menikah dapat merupakan kesepakatan antara para pihak yang bersangkutan, sehingga tidak dapat dibatalkan sepihak karena akan berakibat timbulnya perbuatan melawan hukum. Batas-batas antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum masih membingungkan dan tidak jelas penerapannya dalam gugatan perdata di pengadilan dan hanya dapat mengandalkan keputusan hakim dalam membuat putusan. Sehingga hakim hanya bisa memberikan putusan berupa kerugian Materiil dan kerugian Immateriil, melanggar Undang-Undang dan kebiasaaan setempat. Kata Kunci : Pertanggungjawaban hukum, janji menikah, kesepakatan