Siprianus Damai Nar Pengarang ORPA GANEFO MANUAIN Dosen Pembimbing 2 Simplexius Asa Dosen Pembimbing 1 Dr. Rudepel Petrus Leo, S.H., M.Hum Ketua Penguji

Keadilan restoratif sering dipahami sebagai bentuk pendekatan dalam menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, serta pihak lain seperti keluarga, maupun masyarakat dan tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada pemulihan keadaan korban pasca terjadinya tindakan pidana. Pemerintah Indonesia telah menerapkan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Secara tegas, keadilan restoratif tertuang dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 947. Penerapan keadilan restorati di kepolisian seharusnya dimulai pada tahap penyidikan, tetapi praktiknya dimulai dari penyelidikan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam penyelesaian perkara pidana di Polresta Kupang? (2) Apakah fakor-faktor penghambat penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam penyelesaian perkara pidana di Polresta Kupang? Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara terhadap narasumber, dan analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pengimplementasi keadilan restoratif di kepolisian dilakukan dalam dua model yaitu Pertemuan Korban dan Korban (Victim Offender Meeting) dan Konferensi (Confferencing). Dua model ini dilaksanakan pada tahap penyelidikan dan penyidikan dengan memperhatikan nilai-nilai dan berdasarkan ideologi pancasila. (2) pengimplementasi keadilan restoratif di kepolisian ditemukan tiga faktor penghambat yaitu faktor hukum, faktor penegakan hukum dan faktor masyarakat. Untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, maka penerapan keadilan restoratif di kepolisian perlu dikaji ulang agar pengaturannya sejalan dengan mekanisme yang diatur dalam undang-undang. Kata kunci: Keadilan restoratif, penerapan, pendekatan, penegakan, penyelesaian perkara pidana, faktor penghambat.