MERIYANTI MAYESTI BAUKY Pengarang SARYONO YOHANES Dosen Pembimbing 1 HERNIMUS RATU UDJU Dosen Pembimbing 2 Saryono Yohanes Penguji 1 Rafael R Tupen Ketua Penguji Hernimus Ratu Udju Penguji 2

Aturan Hukum (Rule of Law) merupakan hal penting dan mendasar bagi ketertiban dan keteraturan penyelenggaraan sebuah negara. Untuk itu, setiap organisasi, lembaga dan instansi pemerintah maupuan swasta bahkan setiap warga masyarakat hidup dibawah landasan hukum. Pemerintah dalam melayani publik tentulah memegang prinsip kinerja yang baik atau disebut good governance. Dalam menjalankan prinsip ini, Pemerintah juga berpatokan pada Aturan Hukum (Rule of Law)agar tercipta kesejahteraan bangsa sesuai dengan tujuan negara. Permasalahan dalam penulisan ini adalah: (1) Bagaimanakah pengaturan prinsip-prinsip good governance dalam hal pelayanan Publik di DPMPTSP Kota Kupang? (2) Apakah prinsip good governance telah menjamin kepastian dan keadilan hukum? (3) Bagaimanakah implikasi prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik? Penelitian merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, kepustakaan, dan jurnal hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum studi pustaka, kemudian dilanjutkan dengan menganalisis dan mengiterprestasikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan prinsip pelayanan publik menggunakan UURI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Walikota Kupang Nomor 48 Tahun 2016. (2) Prinsip pelayanan publik di DPMPTSP menggunakan prinsip profesionalitas, akutanbilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi dan partisipasi, dan efesien dan efektivitas. (3) Implikasi prinsip pelayanan publik Kota Kupang adalah cermat, efesien, professional, akuntabel, dan transparan. Saran yang diberikan yaitu : (1) Lebih memperbaharui Peraturan Walikota Kupang agar lebih maximal dalam tugas DPMPTSP. (2) Memprioritaskan kebutuhan masyarakat. Kata Kunci: Pengaturan Hukum, Prinsip Good Governance, Kepastian dan Keadilan, Pelayanan Publik, Implikasi.