Dr. Detji Kory Elianor Rooseveld Nuban, S.H., M.Hum._ 19881210 201903 2 018 Contributor

Setiap negara hukum mengharuskan bahwa semua tindakan pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas, yang mencerminkan asas legalitas. Hukum berperan sebagai faktor penentu dalam dinamika kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Dalam konteks ini, negara hukum di Indonesia diatur dalam UUD 1945, yang menekankan pentingnya kekuasaan kehakiman sebagai alat untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun, dalam praktiknya, eksekusi putusan pengadilan sering kali menghadapi berbagai kendala. Kasus sengketa antara Awaludin Isu dan Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan nomor 146 PK/TUN/2023 menjadi contoh nyata dari problematika ini. Meskipun putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, eksekusinya belum dilaksanakan, menimbulkan pertanyaan serius mengenai kepastian hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika eksekusi putusan tersebut dan implikasinya terhadap kepastian hukum, dengan merujuk pada gagasan Gustav Radbruch mengenai nilai-nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Melalui pendekatan penelitian hukum normatif, artikel ini mengkaji tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan pengadilan dan dampaknya terhadap kepercayaan Masyarakat terhadap sistem peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakmampuan dalam mengeksekusi putusan dapat merusak legitimasi hukum dan menciptakan ketidakpastian di kalangan masyarakat. Kata kunci : Problematika Eksekusi Putusan Mahkamah Agung, Kepastian Hukum