Jan Pieter Djibrael J. Windy Pengarang KOTAN Y STEFANUS Dosen Pembimbing 1 Kotan Y Stefanus Ketua Penguji Dhesy Arisandielis Kase Penguji 1 Yohanes G. Tuba Helan Penguji 2

Sehingga yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, Bagaimana implementasi tugas pemberdayaan tenaga profesional pendamping desa dalam pengelolaan dana desa di kabupaten Kupang dan kedua, Bagaimana tanggapan/respon masyarakat terhadap fungsi pemberdayaan tenaga professional pendamping Desa dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Kupang. Metode yang digunakan dalam penelitian dan pengkajian penulisan tesis ini adalah tipe penelitian Empiris (Deskriptif) yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian nyata dan untuk meneliti bagaimana hukum bekerja di masyarakat, sehingga bebas nilai karena mengkaji sikap (attitude) dan perilaku (behavior), dengan mengedepankan data primer, data sekunder dan data tersier sehingga bersifat menguji aturan hukum dengan data-data empiris. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan struktural atau stratifikasi, pendekatan budaya, pendekatan konflik, dan pendekatan ekonomi terhadap hukum untuk sebagai wujud penelitian deskriptif atau empiris (empirical approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas pengawasan dana desa oleh Tenaga pendamping Profesional (TPP) tidak dapat berjalan secara maksimal karena ketiadaan kekuasaan (kewenangan) yang diberikan oleh Undang-undang secara berimbang atau setara dengan pemerintah desa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa; dan tanggapan terhadap keberadaan tenaga pendamping Desa terutama dalam hubungannya dengan program-program pemberdayaan masyarakat belum mendapatkan hasil yang memuaskan, karena hambatan internal seperti ketidakmampuan managemen keuangan, keterbatasan penguasaan teknologi, penguasaan dan pengelolaan peluang pasar serta hambatan eksternal berupa ketidakmampuan membangun relasi antara masyarakat dengan pemerintah serta dunia usaha (pemodal) menjadi catatan yang harus segera diselesaikan. Sebagai saran dalam penelitian ini, pemerintah perlu melakukan redefenisi tugas tenaga pendamping profesional agar dapat berfungsi sebagai check and balance, Mereduksi atau membatasi kewenangan kepala desa, menambah jumlah tenaga pendamping profesional yang disesuaikan dengan kebutuhan di daerah masing-masing dan meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga pendamping profesional (TPP) sesuai dengan karakteristik kebudayaan masyarakat desa.