MELINDA DEWANDA MEGALINI PEKUWALI Pengarang KAROLUS KOPONG MEDAN Dosen Pembimbing 1 RENY REBEKA MASU Dosen Pembimbing 2 Reny Rebeka Masu Penguji 1 Prof. Dr. Jimmy Pello, S.H., M.S. Penguji 2 Karolus Ketua Penguji Dr. Orpa G. Manuain, S.H.,M.H. Contributor

Kekerasan seksual dalam lingkungan universitas di Kota Kupang mengalami peningkatan setiap tahun-nya dengan melibatkan mahasiswa, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 30 Tahun 2021 (Permen PPKS PT) hadir untuk mencegah dan menangani kasus ini melalui pembentukan Satuan Tugas serta pemberian sanksi bagi perguruan tinggi yang tidak patuh. Oleh karenanya perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja bentuk perlindungan hukum yang diberikan Perguruan Tinggi asal korban untuk menjamin hak-haknya dan bagaimana penegakan hukum yang diberikan oleh Perguruan Tinggi terhadap pelaku kekerasan seksual di Perguruan Tinggi di Kota Kupang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis dengan mengunakan teknik analisis yuridis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perguruan tinggi telah memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual melalui restitusi, kompensasi, bantuan hukum, perlindungan kerahasiaan, keberpihakan kepada korban, serta hak untuk menyetujui atau menolak penanganan kasusnya. Penegakan hukum terhadap pelaku dilakukan dengan sanksi administrasi, termasuk teguran tertulis, permohonan maaf yang dipublikasikan di situs kampus, dan skorsing kepada dua mahasiswa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 179/PP/2023 dan Nomor 243/PP/2023. Saran dari penelitian ini yaitu seluruh perguruan tinggi di Kota Kupang segera menetapkan Peraturan Rektor sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 30 Tahun 2021, membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual untuk menerima laporan, memeriksa dugaan kekerasan seksual, memberikan rekomendasi sanksi kepada rektor atau direktur, serta melindungi korban. Perguruan tinggi juga diharapkan mendukung pelaporan kasus ke penegak hukum atas persetujuan korban dan rutin mengadakan pendidikan, pelatihan, serta sosialisasi untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus.