DILLA KARTIKA ODJE Pengarang BHISA VITUS WILHELMUS Dosen Pembimbing 1 Deddy R. CH. Manafe Dosen Pembimbing 2 Deddy R Ch Manafe Penguji 2 Rosalind Angel Fanggi Ketua Penguji Bhisa Vitus Wilhelmus, S.H.,M.H Penguji 1

Tindak pidana pencabulan sampai saat ini masih menjadi suatu permasalahan yang sangat sulit dihilangkan. Sasaran utama tindak pidana pencabulan seringkali terjadi pada anak di bawah umur. Tindak pidana pencabulan yang terjadi dapat menimbulkan dampak jangka panjang bagi anak sebagai korban baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Mekanisme pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan dapat dilakukan melalui pemberian restitusi. Namun seringkali anak korban tidak dapat menerima haknya atas restitusi. Oleh karena itu, masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bajawa? (2) Bagaimanakah jika restitusi tidak mampu dibayar oleh terdakwa? Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif, dengan cara mengkaji atau menelaah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah hukum yang dihadapi. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dalam kasus Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Bajawa adalah dengan mempertimbangkan aspek-aspek yuridis dan non-yuridisnya. (2) Mengenai konsekuensi hukum apabila Restitusi tidak mampu dibayar oleh Terdakwa sejauh ini belum diatur secara khusus baik di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Jika tidak adanya ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pidana pengganti Restitusi maka akan adanya kemungkinan kecil bagi Anak Korban untuk menerima haknya. (1) Sebaiknya dalam pertimbangan Majelis Hakim dapat menggali atau menafsirkan aturan hukum terlebih dahulu sebelum menolak suatu tuntutan mengenai pidana pengganti restitusi. (2) Sebaiknya mengenai konsekuensi hukum jika restitusi tidak mampu dibayar oleh terdakwa dapat dicantumkan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atau Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Restitusi, Anak Korban, Tindak Pidana Pencabulan