REVONY LEDE RIHI Pengarang HERYANTO AMALO Dosen Pembimbing 1 ADRIANUS DJARA DIMA Dosen Pembimbing 2 Jimmy Pello Ketua Penguji Heryanto Amalo Penguji 1 Adrianus Djara Dima Penguji 2

Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh kalangan sipil saja, tetapi dapat dilakukan oleh prajurit militer yaitu TNI yang dididik dengan disiplin. Penanganan kasus korupsi yang dilakukan prajurit TNI bersama-sama masyarakat sipil ditangani melalui sidang koneksitas yang diatur dalam KUHAP. Meski telah ada aturan yang mengatur, masih terdapat ketidaksesuaian dalam penegakan hukumnya. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah sudah sesuai kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat milier diadili di Pengadilan Militer? (2) Apa yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pejabat tinggi militer yang melakukan tindak pidana korupsi? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu dengan meneliti bahan kepustakaan atau bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) sudahkah sesuai kasus korupsi oleh pejabat militer diadili di Peradilan Militer: Penanganan kasus korupsi di Basarnas yang melibatkan oknum militer aktif yang diadili di pengadilan militer dinilai tidak sesuai karena akan menimbulkan kesan terhadap penegakan hukum yang tidak konsisten, karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang- Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.(2) Kendala dalam penegakan hukum terhadap pejabat tinggi militer yang melakukan tindak pidana korupsi:Tindak pidana korupsi yang melibatkan anggota TNI aktif bersumber dari disharmonisasi Undang-Undang dalam ketentuan UU Peradilan Militer, UU Pengadilan Tipikor, UU TNI,UU KPK,dan KUHAP. Saran peneliti, untuk meminimalisir perbedaan pendapat yang terus muncul, sebaiknya dibuat aturan yang ekstensif mengenai koneksitas agar dapat menjadi pedoman dalam penaganan kasus korupsi yang melibatkan oknum militer bersama masyarakat sipil. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Korupsi, Pejabat Tinggi Militer.