WALBURGA NOFRI GUNTUR Pengarang YOHANES TUAN Dosen Pembimbing 1 Norani Asnawi Dosen Pembimbing 2 Yohanes Tuan Penguji 1 Norani Asnawi Penguji 2 Umbu Lily Pekuwali Ketua Penguji

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana implementasi keterbukaan informasi publik melalui website Pemerintah Kabupaten Manggarai, ditinjau dari asas keterbukaan dalam hukum administrasi negara? (2) Apa saja hambatan dan dampak dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik melalui website Pemerintah Kabupaten Manggarai terhadap Akuntabilitas Pemerintah di Kabupaten Manggarai ? Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi keterbukaan informasi publik melalui website Pemerintah Kabupaten Manggarai. Dan Untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan serta dampak dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik melalui website Pemerintah Kabupaten Manggarai. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan yuridis dan kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian pustaka, peraturan perundang-undangan, dokumentasi website, dan laporan penelitian terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Implementasi KIP ditinjau dari asas keterbukaan belum optimal. Meskipun website menyediakan beragam informasi, kualitas dan pembaruannya masih perlu ditingkatkan. Website belum sepenuhnya memenuhi asas transparansi, akuntabilitas, non-diskriminasi, dan kepentingan publik sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 14 Tahun 2008. Website Pemerintah Kabupaten Manggarai belum sepenuhnya menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik. Hal ini terlihat dari kurang lengkap dan detailnya informasi yang disajikan, belum efektifnya mekanisme umpan balik masyarakat, serta keterbatasan SDM di bidang IT. Selain itu, dukungan dari pimpinan daerah masih kurang, dan koordinasi antar OPD serta kejelasan tanggung jawab pengelolaan website perlu ditingkatkan. (2) Implementasi KIP juga menghadapi hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal meliputi keterbatasan SDM dan kurangnya koordinasi antar OPD. Hambatan eksternal mencakup infrastruktur teknologi yang belum memadai dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang KIP. Akibatnya, akuntabilitas pemerintah terpengaruh, kepercayaan masyarakat menurun, dan muncul potensi disinformasi serta ancaman keamanan siber. Kata Kunci: Implementasi, E-government, Keterbukaan Informasi Publik, Website Pemerintah, Akuntabilitas Pemerintah, Kabupaten Manggarai.