ADI HARYANTO Pengarang Simplexius Asa Dosen Pembimbing 1 A Resopijani Dosen Pembimbing 2 A Resopijani Penguji 2 Reny Rebeka Masu Ketua Penguji Dr. Simplexius Asa, S.H.,M.H Penguji 1

Peradilan yang melakukan pelanggaran terjadi hampir di seluruh tingkat lembaga peradilan bahkan sampai kepada lembaga kehakiman yang memiliki kekuasaan putusan bersifat final and binding seperti Mahkamah Konstitusi. Dengan berpedoman kepada UUD 1945 setelah Amandemen, dalam Pasal 1 ayat (3) GLVHEXWNDQEDKZD³1HJDUD,QGRQHVLDDGDODKQHJDUD+XNXP´3DVDOD\DW88' 1945 tersebut menegaskan bahwasanya Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum yang memiliki prinsip. Diantaranya, memiliki prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak serta lepas dari pengaruh kekuasaan lain. Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak kode etik Hakim di Mahkamah Konstitusi? Dan (2) Bagaimana penegakan hukum pelanggaran kode eti Hakim di Mahkamah Konstitusi?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum atas pelanggaran kode etik hakim di Mahkamah Konstitusi serta untuk mengetahui kewenangan MKMK. Tipe penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik kepentingan sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian. Sumber penelitian yang digunakan berupa data sekunder. Pendekatan yang adalah analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur dengan angka secara langsung. Dengan demikian, setelah data sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang barkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak kode etik Hakim di Mahkamah Konstitusi dan bagaimana penegakan hukum pelanggaran kode etik hakim di Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian ini, diketahui apabila terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan Hakim Mahkmah Konstitusi maka akan ditegakkan oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dewan Etik Hakim Mahkamh Konstitusi berperan Mengawasi pelanggaran kode etik hakim berdasarkan kepada PMK No.2 Tahun 2013, sedangkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berperan mengadila pelanggaran kode etik hakim Mahkamah Konstitusi yang bersifat berat yang berpedoman kepada PMK No. 1 Tahun 2023. Kata kunci: Penegakan Hukum Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi