Agatha Melinda Soebesky Uras Pengarang ROSALIND ANGEL FANGGI Dosen Pembimbing 2 Dr. Orpa G. Manuain, S.H., M.H. Dosen Pembimbing 1 Heryanto Amalo Ketua Penguji Rosalind Angel Fanggi Penguji 2 Orpa G. Manuain Penguji 1

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk menjamin Hak Asasi Manusia. Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang, dalam kenyataannya masih banyak terjadi penyimpangan atau penyelewengan terhadap hukum dan sekaligus mencederai martabat manusia. Salah satunya adalah masalah perdagangan orang.Undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana ini ialah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah : (1). Bagaimana eksistensi hak restitusi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang? (2). Bagaimanakah peran kejaksaan dalam penentuan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian ini berfokus pada Peran Kejaksaan dalam Menentukan Hak Restitusi atas Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Adanya restitusi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, Pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2022, dan tertuang dalam KUHAP. (2) Peran kejaksaan dalam menentukan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang adalah dengan menyampaikan informasi kepada korban tentang hak-haknya dalam mengajukan permohonan restitusi ke pengadilan. Adapun kesimpulan dan saran dari penulis bahwa Kepada para penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum sebaiknya diberikan sosialisasi atau diklat mengenai UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya pemberian restitusi, agar terdapat kesamaan persepsi dalam penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang. Kata Kunci: Hak Restitusi, Perdagangan Orang, Peran Kejaksaan