PUTRI YUNIASTINI PETAN Pengarang SARYONO YOHANES Dosen Pembimbing 1 Cyrilius W T Lamataro Dosen Pembimbing 2 Saryono Yohanes Penguji 1 Hernimus Ratu Udju Ketua Penguji Cyrilius W T Lamataro Penguji 2

Media sosial, sebagai bentuk kemajuan teknologi komunikasi, memberikan berbagai manfaat, tetapi juga membawa dampak negatif, seperti penyebarluasan konten pornografi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penyebarluasan konten pornografi di media sosial berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta mengevaluasi perlindungan hukum dan sanksi bagi pelaku yang terlibat. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimanakah pengaturan larangan penyebarluasan konten pornografi di media sosial berdasarkan UU ITE? (2) Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Pornografi? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi analisis undang-undang dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU ITE dan perubahannya telah mengatur dengan tegas larangan penyebarluasan konten pornografi, implementasinya masih menghadapi kendala, termasuk kesadaran hukum masyarakat yang rendah dan kurangnya pengawasan platform digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan penyebarluasan konten pornografi di media sosial diatur melalui UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 19 Tahun 2016, dan UU Nomor 1 Tahun 2024, dengan kewajiban tambahan bagi penyedia platform untuk menghapus konten ilegal dalam waktu 24 jam setelah laporan diterima. (2) Perlindungan hukum dan sanksi bagi pelaku meliputi ancaman pidana hingga 6 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp 1 miliar, sementara penyelenggara platform yang lalai dapat dikenakan sanksi administratif. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam mendorong penegakan hukum yang lebih efektif, menciptakan ruang digital yang aman, serta memberikan perlindungan moral bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja. Kata Kunci: Media Sosial, Pornografi, UU ITE, Perlindungan Hukum, HAM, Sanksi dengan ketentuan hukum yang berlaku agar konsumen merasa tidak dirugikan.