FRANSISKA TAO Pengarang HUSNI KUSUMA DINATA Dosen Pembimbing 2 DARIUS MAURITSIUS Dosen Pembimbing 1 Husni Kusuma Dinata Penguji 2 Darius Mauritsius Penguji 1 Helsina Fransiska Pello Ketua Penguji

Perbuatan melawan hukum merupakan setiap tindakan yang menyebabkan kerugian pada orang lain, menuntut pelaku yang bersalah untuk mengganti kerugian yang timbul tersebut. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam perkara sengketa tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 35/Pdt.G/2023/PN Atb, menimbang gugatan tanggal 31 Juli 2023 yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 01 Agustus 2023 dimana si Tergugat melakukan perbuatan melawan dengan tanpa memiliki alat bukti yang sah, Tergugat I sampai Tergugat III bertindak secara melawan hukum dan menyerbot secara paksa serta menguasai sebagian tanah milik Maria Tay seluas kurang lebih 80 M2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui argumentasi para pihak yang terkait dalam Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Atb dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Atb. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan bahan penelitian yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Metode analisis bahan hukum dilakukan dengan analisis Deskriptis, Kualitatif.Hasil dari penelitian ini yaitu (1) Penggugat berargumen bahwa mereka memiliki hak atas tanah berdasarkan penguasaan terus-menerus, pembangunan rumah, serta pembayaran pajak. Sebaliknya, Tergugat menyatakan bahwa berdasarkan sistem matrilineal dan hukum adat, tanah tersebut adalah milik mereka sebagai warisan keluarga, dan mereka menolak klaim Penggugat yang dianggap tidak memiliki dasar hukum yang jelas. (2) Berdasarkan putusan Nomor 35/PDT.G/2023/PN. Atb dan pertimbangan yang disampaikan oleh Majelis Hakim, gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena terdapat ketidakjelasan dalam gugatan tersebut, baik dari segi subyek, obyek, dan dalil yang diajukan. Gugatan ini mengandung ketidakpastian yang menyebabkan terjadinya keraguan dalam pembuktian, terutama terkait dengan status kepemilikan tanah, luas tanah, serta batas-batas tanah yang disengketakan. Kata Kunci : Sengketa Tanah, Perbuatan Melawan Hukum, Akibat Hukum