Nurul Ash Sifa Pengarang Dr.Yohanes G.Tuban Helan Dosen Pembimbing 1 Dr.Detji K.E.R.Nuban Dosen Pembimbing 2 Dr.Saryono Yohanes, S.H., M.H Penguji 1 Dr.Yohanes G.Tuban Helan Ketua Penguji Dr.Dhev W. Tadeus Penguji 2

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan fungsi kaderisasi dalam partai politik (Golkar dan Nasdem NTT) serta kendala yang dihadapi dalam menjalankan fungsi kaderisasi kepemimpinan nasional dan daerah dan bagaimana penyederhanaan sistim multi partai yang baik untuk memperkuat partai politik dalam mewujudkan prinsip demokrasi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis bahan hukum untuk mencari solusi atas masalah yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada aturan khusus dalam AD/ART partai yang mengatur durasi dan frekuensi kaderisasi di setiap jenjang. Pola rekrutmen cenderung berfokus pada bertahan hidup jangka pendek dan lebih didominasi oleh pemimpin partai tanpa mempertimbangkan kemampuan individu yang direkrut. Selain itu, rekrutmen kepemimpinan pusat dan daerah bersifat sentralistik, dengan DPP memegang peran utama dalam penentuan calon. Kendala utama yang dihadapi adalah tidak adanya aturan sistematis mengenai jenjang kaderisasi dan pencapaian kompetensi pada setiap tingkatannya. Undang-Undang yang ada, seperti UU No. 2/2011, UU No. 7/2017, dan UU No. 10/2016, tidak menyediakan ketentuan rinci terkait rekrutmen politik atau kriteria calon presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, atau walikota. Aturan yang ada juga tidak memberikan pedoman spesifik mengenai seleksi calon kepala daerah atau pencalonan dalam pemilu, yang mengarah pada kurangnya regulasi dalam mengoptimalkan proses kaderisasi dan rekrutmen dalam partai politik. Untuk itu, penguatan lembaga partai politik dilakukan melalui penyederhanaan partai politik, salah satunya dengan penerapan electoral threshold (ambang batas perolehan kursi) sebesar 5%. Dengan ambang batas ini, hanya 5-6 partai yang lolos. Namun, jika partai tidak memenuhi ambang batas, mereka masih bisa ikut pemilu jika memenuhi syarat khusus, yaitu telah menjalankan fungsi kaderisasi selama 5 tahun dan memiliki sertifikasi kaderisasi yang diawasi serta diverifikasi oleh KPU atau Bawaslu.