KATARINA PENI LAJAR Pengarang KOTAN Y STEFANUS Dosen Pembimbing 1 HERNIMUS RATU UDJU Dosen Pembimbing 2 Josef Mario Monteiro Penguji 2 Hernimus Ratu Udju, S.H., M.H Penguji 1 Dr. Kotan Y Stefanus,S.H., M.Hum Ketua Penguji

Kabupaten/Kota di dasarkan pada peraturan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah, hal itu dimaksudkan untukmenciptakan Pemerintahan Daerah yang diarahkan untuk mempercepatterwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan dayasaing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara KesatuanRepublik Indonesia, serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraanpemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikanaspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah danantar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dantantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraanpemerintahan Negara. Maka pembentukan daerah pada dasarnya untukefektivitas dan efisiensi pengorganisasian pemerintah yang digunakanuntuk dimungkinkan melaksanakan percepatan dalam mewujudkankesejahteraan masyarakat selain sebagai sarana pendidikan politik bagimasyarakat lokal. Kenyataannya Kedudukan dan Fungsi Penjabat Bupatidalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lembatamasih belum terlaksana dengan baik karna ada banyak hal yang menjadkendala sehingga belum terpenuhinya kesejatraan masyarakat. Rumusanmasalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Sejauhmanakah BagaimanakahKedudukan dan Fungsi Penjabat Bupati dalam PenyelenggaraanPemerintahan Daerah? (2) Apakah Faktor Penghambat Penjabat Bupatidalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Lembata?. Adapuntujuan dan manfaat dari penelitian ini yakni: (1) untuk mengetahui danmenganalisis Kedudukan dan Fungsi Penjabat Bupati dalamPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lembata. (2) Untukmengetahui dan menganalisis faktor penghambat Penjabat Bupati dalamPenyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Lembata serta memberikanmanfaat teoretis bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pemerintahan daerah dan manfaat praktis bagi penyelenggara pemerintahdaerah, bagi masyarakat, dan bagi kalangan akademisi.