<![CDATA[TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN UMUM TA]]>

<![CDATA[TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN UMUM TA]]> YOVITA BAHAGIA Pengarang Yosef M Monteiro Dosen Pembimbing 1 Maria Susanti Dalima Dosen Pembimbing 2 Hernimus Ratu Udju Ketua Penguji Yosef M Monteiro Penguji 1 Maria Susanti Dalima Penguji 2 Masalah pokok dalam penelitian ini adalah: Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Dalam Mencegah Politik Uang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Manggarai Barat dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilu Kabupaten tersebut. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui dan mengkaji Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Dalam Mencegah Politik Uang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Manggarai Barat; dan (2) Untuk mengetahui dan mengkaji faktor penghambat Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Dalam Mencegah Politik Uang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Manggarai Barat. Jenis penelitian adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian yang dipakai ialah pendekatan sosio-legal, pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara yuridis deskriptif kualitatif, komperhensif, dan lengkap. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1.Tugas dan wewenang Bawaslu sebagaimana dimaksud telah dilakukan sesuai ketentuan Pasal 94 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan; dan 2. Pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu sebagaimana dimaksud belum optimal dilakukan disebabkan oleh faktor penghambat yakni faktor internal dan faktor eksternal. Rekomendasi yang dapat diberikan: 1. Tugas dan wewenang Bawaslu sebagaimana dimaksud terutama melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan politik uang dalam Pemilu dan ancaman sanksi hukum bagi pelaku politik uang (pemberi) pada waktu Pemilu haus terus dilakukan untuk membangun kesadaran hukum masyarakat dan budaya patuh masyarakat terhadap hukum; dan 2. Faktor-faktor yang menghambat tugas dan wewenang Bawaslu sebagaimana dimaksud haruslah dibenahi secara serius oleh Bawaslu dan semua pihak terkait supaya pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten dalam mencegah politik uang pada Pemilihan Umum di Kabupaten Manggarai Barat berikutnya dapat dilakukan secara optimal. Kata Kunci: Bawaslu, Politik Uang, Pemilihan Umum.