ELFIANUS PARIANTO Pengarang Simplexius Asa Dosen Pembimbing 1 A Resopijani Dosen Pembimbing 2 A Resopijani Penguji 2 Reny Rebeka Masu Ketua Penguji Dr. Simplexius Asa, S.H.,M.H. Penguji 1

Penelitian dilakukan terhadap beberapa putusan Pengadilan Negeri Kupang yang amar putusan menyatakan Sertifikat Hak Milik tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut adalah sebagai berikut: Putusan Nomor 59 /Pdt.G/2021/PN Kpg Dan Putusan Nomor 80 /Pdt.G/2021/PN Kpg, Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Kpg Dan Putusan Nomor 89 /Pdt.G/2023/PN Kpg. Dari beberapa sengketa tanah ini, maka perlu dikaji dan dianalisis tentang pertimbangan hakim karena gugatan diajukan setelah lewat waktu 5 tahun, oleh karena itu peneliti ingin meneliti terkait bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menentukan bentuk pelanggaran terhadap persyaratan dalam Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftran Tanah yang diantaranya sertifikat diterbitkan atas nama orang atau badan, tanah diperoleh dengan iktikad baik, tanah dikuasi serta dalam waktu 5 tahun tidak ada yang mengklaim kepemilikan atas tanah itu. Tujuan penelitian adalah mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang menyatakan Sertifikat Hak Milik tidak mempunyai keuatan hukum mengikat dan akibat hukum dari putusan yang menyatakan Sertifikat Hak Milik tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif, Pendekatan yang digunakan adalah study kasus, Bahan yang diperoleh kemudian diolah melalui metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa dalam pertimbangan hakim, bentuk pelanggaran yang dilakukan yaitu terkait tanahnya tidak diperoleh dengan iktikad baik dan adanya perbuatan sepihak pihak terguggat selaku pihak yang mempunyai sertifikat tanah dalam melakukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik. Adapun akibat hukum putusannya terdiri atas akibat yang berlaku surut yang berupa akibat bahwa terhadap setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh tergugat terhadap tanah objek sengketa sebelum putusan pengadilan dinyatakan perbuatan melawan hukum dan akibat yang kedua yaitu terhadap terguggat yang sertifikatnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka tergugat tidak berhak lagi untuk melakukan perbuatan hukum diatas tanah itu serta wajib menyerahkan mengosongkan tanah itu dan kepada penggugat berhak untuk memohon eksekusi putusan pengadilan negeri kepada pengadilan tata usaha negara untuk membatalkan sertifkat hak milik atas nama tergugat. Kata kunci: pertimbangan hakim, sengketa tanah, sertifikat hak milik