ERMINILDA FEBRIANI ANGKANG Pengarang RAFAEL R TUPEN Dosen Pembimbing 1 HERNIMUS RATU UDJU Dosen Pembimbing 2 Kotan Y Stefanus Ketua Penguji Rafael R Tupen Penguji 1 Hernimus Ratu Udju Penguji 2

Fungsi legislasi merupakan salah satu fungsi yang dimiliki DPR berdasarkan Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Fungsi ini paling dominan dan berpengaruh, karena dengan fungsi ini DPR dapat mempengaruhi semua aspek di Negara Indonesia. Namun dalam perjalanannya, ternyata fungsi legislasi ini tidak berjalan secara maksimal. Penilaian kinerja legislasi ini tidak hanya dilihat dari sisi kuantitas produk yang dibuat, tapi kualitasnya pun menjadi faktor penting dalam menilai produk legislasi. Dalam pengamatan awal teliti, Pelaksanaan tugas dan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2019-2024 tidak berjalan secara optimal. Hal ini tentunya disebabkan oleh beberapa faktor. Rumusan masalah dalam penelitian ini: (1) Bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI periode 2019-2024? (2) Apa saja faktor yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi legislasi DPR RI periode 2019-2024? Peneltian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normative. Tipe Yuridis Normatif merupakan pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: (1) Selama periode 2019-2024, capaian kinerja legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengalami perubahan di setiap tahunnya. Periode ini ditandai dengan kurang optimalnya tugas dan fungsi dari lembaga DPR. Hal ini dapat dilihat dari jumlah undang-undang yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Prolegnas. Dalam prolegnas jumlah rancangan undang-undang yang ditetapkan adalah sebanyak 256 rancangan undang-undang, sedangkan yang disahkan menjadi undang-undang hanya sebanyak 63 undang-undang. (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi legislasi DPR RI periode 2019-2024 mengalami beberapa hambatan diantaranya kualitas anggota,sistem dan prosedur pengambilan keputusan yang panjang, komposisi partai, serta kurangnya partisipasi masyarakat. Penting untuk melakukan peningkatan kapasitas anggota DPR melalui pelatihan dan pendidikan secara rutin. Anggota DPR dapat lebih bersikap transparan dalam pembentukan undang-undang agar tidak kehilangan kepercayaan dari masyarakat yang diwakili. Mempersingkat mekanisme pembahasan RUU sehingga target yang telah ditetapkan dalam tiap tahun sidang dapat terpenuhi. Penting untuk membangun dialog dan komunikasi yang baik antar fraksi agar dapat membantu mencapai kesepakatan lebih cepat dalam pembahasan RUU. Kata kunci: Fungsi DPR, Fungsi Legislasi, Faktor Penghambat.