Umbu Kudu Katauhi Mila Pengarang Josef M Monteiro Dosen Pembimbing 1 Cyrilius W T Lamataro Dosen Pembimbing 2 Josef Mario Monteiro Ketua Penguji Dr. Saryono Yohanes, S.H., M.Hum Penguji 2 Cyrilius W.T Lamataro Penguji 1

Penelitian ini membahas sinkronisasi regulasi terkait izin tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia serta penerapan sanksi hukum atas pelanggaran visa dan izin tinggal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengenalisis pola pengaturan pelayanan Visa dan Izin Tinggal WNA setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal dan apa saja faktor yang menyebabkan Izin Tinggal WNA di Indonesia melampaui batas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder, Selain itu, jenis penelitian ini didukung oleh penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan melalui observasi di lokasi penelitian. Teknik pengolalaan data dilakukan melalui editing, coding, tabulasi, verifikasi, inventaris bahan hukum, klafikasi bahan hukum, sistematisasi bahan hukum.Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 sangat penting guna menciptakan kepastian hukum serta efektivitas implementasi aturan keimigrasian. Penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal mencakup berbagai bentuk sanksi, antara lain (1) denda, (2) pemulangan paksa, (3) pencabutan visa atau izin tinggal, serta penahanan. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi dua faktor utama yang menyebabkan pelanggaran masa izin tinggal oleh Warga Negara Asing, yaitu rendahnya (1) kesadaran hukum dan (2) kepatuhan hukum. Oleh karena itu, evaluasi dan pembaruan regulasi secara berkala sangat diperlukan guna menjaga sinergi antar peraturan dan meningkatkan kepatuhan Warga Negara Asing terhadap hukum keimigrasian Indonesia.Peneliti menyarankan agar seluruh pihak terkait melakukan evaluasi dan harmonisasi regulasi izin tinggal WNA secara berkala, dengan melibatkan pemangku kepentingan. Selain itu, penegakan hukum perlu diperkuat melalui koordinasi antar lembaga, pengembangan sistem informasi terintegrasi, dan sosialisasi aturan kepada WNA. Untuk meningkatkan kepatuhan, diperlukan edukasi hukum multibahasa, penegakan hukum yang tegas dan transparan, serta penyederhanaan layanan perpanjangan izin tinggal. Kata Kunci : Izin Tinggal, Warga Negara Asing, Visa, Pengaturan, Imigrasi.