TERESIA AVILLA RAMIS Pengarang ROSALIND ANGEL FANGGI Dosen Pembimbing 2 Dr. Orpa G. Manuain, S.H., M.H. Dosen Pembimbing 1 Karolus Kopong Medan Ketua Penguji Rosalind Angel Fanggi Penguji 2 Orpa G. Manuain Penguji 1

Kemajuan teknologi telah menciptakan realitas maya (virtual reality) yang memungkinkan interaksi digital, namun juga membuka peluang untuk pelecehan seksual. Hukum positif di Indonesia belum memiliki aturan spesifik untuk mengatur kasus pelecehan seksual dalam konteks virtual reality. Dengan rumusan masalah apakah kebijakan hukum pidana mampu memberikan perlindungan terhadap korban potensial pelecehan seksual via virtual reality. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam perlindungan korban potensial pelecehan seksual via virtual reality. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis kebijakan hukum dalam tindak pidana pelecehan seksual via Virtual Reality dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yang melibatkan analisis terhadap Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Berdasarkan Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana di Indonesia, utamanya melalui Pasal 14 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik, secara jelas mampu memberikan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di dunia Virtual Reality (VR). Keberadaan pasal ini, yang diperkuat oleh rincian perbuatan dalam ayat (1) serta definisinya sebagai perbuatan seksual nonfisik yang dilakukan melalui sistem elektronik, membuktikan bahwa hukum sudah tertulis (lex scripta) dan tidak ada kekosongan hukum total. Namun demikian, meskipun landasan hukum sudah ada, keunikan dan keistimewaan VR tetap menimbulkan tantangan dalam implementasi dan kekaburan norma pada level praktis. Hal ini menuntut interpretasi yang cermat dari aparat penegak hukum, namun tetap dalam koridor lex certa (kejelasan hukum) dan lex stricta (penafsiran ketat) agar tidak terjadi perluasan makna yang sewenang- wenang atau analogi yang tidak tepat. Kata kunci: kebijakan hukum pidana, pelecehan seksual, virtual reality.