FIRMINUS REANDRI YOSENDA Pengarang HERNIMUS RATU UDJU Dosen Pembimbing 1 Mario A. Lawung Dosen Pembimbing 2 Rafael R Tupen Ketua Penguji Hernimus Ratu Udju Penguji 1 MARIO A. LAWUNG Penguji 2

Putusan Mahkamah Konstiusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 telah menimbulkan polemik baik dikalangan masyarakat, pemerintah maupun di lembaga pendidikan dikarenakan pada pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 yang diujikan dalam putusan tersebut terdapat contradition in termis dimana terdapat pertentangan diantara norma batang tubuh yang memuat larangan dan pada bagian penjelasannya berisi pembolehan terhadap larangan tersebut meskipun dengan syarat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yang pertama ratio decidendi dan kedua implikasi hukum dari pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU- XXI/2023 tentang pengujian konstitusional Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945, khususnya mengenai larangan kampanye di lembaga pendidikan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan frasa penjelasan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta batang tubuh norma bertentangan dengan bagian penjelasannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan dianalisis secara kualitatif untuk mengungkap pertimbangan hukum Mahkamah dan dampaknya terhadap netralitas lembaga pendidikan dan kepastian hukum dalam kampanye pemilu. Hasil kajian menunjukkan bahwa: (1) Dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi yang menekankan pentingnya menjaga netralitas ruang pendidikan dari aktivitas politik praktis untuk melindungi proses pembelajaran dan menjamin keadilan serta kepastian hukum dalam pemilu. Mahkamah Konstitusi berupaya menyeimbangkan pembatasan kampanye di lembaga pendidikan dengan perlindungan hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik. (2) Implikasi dari putusan terhadap kebijakan regulasi Kampanye dan Netralitas lembaga pendidikan. Dari hasil putusan menunjukan adanya pertimbangan hakim yang merujuk pada prinsisp-perinsip umum terkait keseimbangan antara pembatasan kampanye di lembaga pendidikan dengan perlindungan hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik serta kebijakan regulasi kampanye dan netralitas lembaga pendidikan yang