MARIA MEYDIANA SASCIA BAMBUT Pengarang ROSALIND ANGEL FANGGI Dosen Pembimbing 2 NORANI ASWANI Dosen Pembimbing 1 Yohanes Tuan Penguji 2 Detji K. E. R. Nuban Penguji 1 NORANI ASWANI Ketua Penguji

Penelitian ini membahas tentang sanksi admnistratif lingkungan dalam pengelolaan sampah di Pasar Wolowona, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende. Masalah pengelolaan sampah di lokasi ini menjadi isu yang signifikan karena buruknya penanganan sampah telah berdampak pada kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Penumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik menyebabkan pencemaran udara, air, serta estetika lingkungan. Selain itu, minimnya sarana dan prasarana seperti bak sampah, truk pengangkut, dan fasilitas pengelolaan menjadi penghambat utama dalam penanganan sampah. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji sejauh mana sanksi administratif lingkungan dapat diterapkan di Pasar Wolowona dan bagaimana model kolaborasi ideal antara pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Data primer diperoleh langsung dari responden yang terdiri atas pihak pemerintah, organisasi masyarakat, dan pedagang pasar, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan hukum, literatur ilmiah, serta laporan resmi terkait pengelolaan sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah belum berjalan maksimal. Sanksi yang diberikan lebih bersifat administratif, seperti teguran lisan dan tertulis, tanpa adanya tindakan tegas yang memberikan efek jera. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat menyebabkan rendahnya partisipasi dalam pengelolaan sampah, terutama terkait pemilahan sampah organik dan anorganik. Temuan lain dari penelitian ini menggaris bawahi pentingnya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi seperti Anak Cinta Lingkungan (ACIL). Model kolaborasi yang ideal mencakup edukasi publik secara masif, penyediaan fasilitas yang memadai, dan pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan dan memperluas program pemberdayaan masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan pengelolaan sampah berbasis kolaborasi yang berkelanjutan dan efektif. Kata Kunci : Penegakan hukum lingkungan, pengelolaan sampah, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, kolaborasi pemerintah dan Masyarakat