YOHANES PAULUS SYUKUR Pengarang HERNIMUS RATU UDJU Dosen Pembimbing 1 Yonas S O Benu Dosen Pembimbing 2 Hernimus Ratu Udju, S.H., M.H Ketua Penguji Yosef Mario Monteiro Penguji 2 Yonas S O Benu Penguji 1

Pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa telah ditemukan inovasi yaitu dengan sistem pemungutan suara elektronik (e-votting). E-voting adalah suatu sistem pemilihan dimana data dicatat, disimpan, dan diproses dalam bentuk informasi digital. Sebagai negara hukum, penerapan pemilihan kepala desa berbasis elektronik ini (e-voting) tentunya harus memuhi asas legalitas, hal ini untuk memberi pedoman dalam pelaksanaan sistem pemilihan kepala desa secara elektonik (e-voting). Rumusan permasalahan pada skripsi adalah: (1) Bagaimana pengaturan sistem e-voting dalam Pilkades? (2) Apakah mekanisme e-voting menjamin legalitas Pilkades? Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis pengaturan sistem dan mekanisme e-votingpilkades.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan analitis. Sumber data penelitian yaitu data sekunder, yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum menggunakan metodeanalisis bersifat kualitatif dengan cara melakukan interpretasi atau penafsiran.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : (1) Pengaturan sistem e-voting dalam pilkades tidak secara tertulis tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan Perubahannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.Pelaksanaan e-voting didasarkan pada Putusan MK Nomor 147/PUU-VII/2009.Putusan ini kemudian menjadi dasar bagi pemerintahan daerah Kabupaten/Kota menerapkan kebijakan pemungutan suara dengan metode sistem e-voting dalam pemilihan Kepala Desa. (2) Mekanisme Pilkades dengan metode sistem e-voting, memenuhi standar hukum sebagai pemenuhan asas legalitas, mempertegas prinsip luberjurdil, dan pelaksanaannya memenuhi asas demokrasi. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pilkades dengan metode sistem e-voting dapat dilaksanakan. Rekomendasi untuk pemangku kebijakan bahwa dengan kelebihan pemungutan suara dengan metode sistem e-voting dalam Pilkades, dapat menjadi dasar pertimbangan untuk diterapkan pada Pemilihan Kepala Desa kedepannya. Kata kunci: Legalitas, Pengaturan E-voting, Pilkades