MARIA KRISMASTINA BENGA KOPON Pengarang Sigit Prabowo Sonbait Dosen Pembimbing 2 Debi F. Ng. Fallo Dosen Pembimbing 1 Sigit Prabowo Sonbait Penguji 1 Aksi Sinurat Penguji 2 Debi F. Ng. Fallo Ketua Penguji

Korupsi merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi menjadi permasalahan serius yang merusak tata kelola pemerintahan dan menghambat pembangunan, termasuk pada program internet desa di Kabupaten Flores Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam program internet desa di Kabupaten Flores Timur; dan (2) bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus korupsi dana internet desa guna memenuhi rasa keadilan berdasarkan hukum.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dilengkapi dengan pendekatan empiris. Data normatif diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan, sedangkan data empiris diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi di lapangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana internet desa di Kabupaten Flores Timurdilaksanakan melalui tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan sesuai dengan ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam tahap penuntutan dan pemeriksaan, jaksa berhasil membuktikan perbuatan terdakwa melalui alat bukti yang sah.Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis, melainkan juga aspek sosiologis. Secara yuridis, hakim mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi serta alat bukti yang diajukan. Secara sosiologis, hakim menilai dampak sosial perbuatan terdakwa terhadap masyarakat, terutama menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah desa dan terhambatnya pembangunan.Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penegakan hukum di Kabupaten Flores Timur telah berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku, meskipun masih diperlukan peningkatan efektivitas pengawasan dana desa. Pertimbangan hakim sudah sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.Penulis menyarankan agar pemerintah desa memperkuat sistem pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana desa, masyarakat diharapkan lebih aktif dalam