ZAFIERDIA AZIZA ISMAIL Pengarang GERALD ALDYTIA BUNGA Dosen Pembimbing 2 Dhesy A. Kase Dosen Pembimbing 1 Gerald Aldytia Bunga Penguji 2 Dhey W Tadeus Ketua Penguji Dhesy A. Kase Penguji 1

Kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia yang diberlakukan sejak 2020 menimbulkan sengketa dengan Uni Eropa di WTO, karena dianggap melanggar Pasal XI:1 GATT 1994 yang melarang pembatasan kuantitatif ekspor. Indonesia berargumen bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk melindungi sumber daya alam dan mendorong hilirisasi demi kemakmuran rakyat, sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Sengketa ini mencerminkan ketegangan antara kedaulatan negara dalam mengelola kekayaan alam dan kewajiban internasional dalam sistem perdagangan global. Panel WTO memutuskan bahwa kebijakan Indonesia bertentangan dengan ketentuan GATT, memicu perdebatan mengenai keadilan dan fleksibilitas aturan WTO terhadap negara berkembang. Hal ini menyoroti urgensi harmonisasi antara kebijakan nasional dan aturan perdagangan internasional. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana harmonisasi aturan World Trade Organization (WTO) dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terkait kasus gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia tentang larangan ekspor bijih nikel. (2) Apa dampak keputusan World Trade Organization (WTO) terhadap kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji buku- buku tentang aturan dan hukum yang dilakukan di perpustakaan. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Keputusan WTO dalam kasus DS 592 yang memenangkan Uni Eropa merugikan strategi hilirisasi Indonesia, namun Indonesia mengajukan banding. Karena disfungsi Appellate Body WTO (akibat boikot AS), proses banding belum berjalan sehingga Indonesia tetap bisa menerapkan larangan ekspor. Jika menang, kebijakan dalam UU No. 3 Tahun 2020 dan Permen ESDM No. 11 Tahun 2019 dapat dilanjutkan; jika kalah, kebijakan harus disesuaikan. (2) Harmonisasi antara aturan WTO dan UU No. 3 Tahun 2020 menjadi penting jika Indonesia kalah banding. Penyesuaian bisa dilakukan melalui revisi kebijakan seperti kuota terbatas, pajak ekspor progresif, atau insentif hilirisasi agar tetap sejalan dengan GATT 1994. Bila menang, regulasi tetap berlaku, namun efektivitas hilirisasi dapat ditingkatkan melalui kebijakan yang lebih selektif dan pengawasan ketat. Kata Kunci: Ekspor Bijih Nikel, Gugatan Uni Eropa, World Trade Organization